KLIKINFOBERITA.COM, – Kebijakan kontroversial di SDN 3 Bengkulu Tengah menyulut kemarahan orang tua murid, 10 siswa kelas 3 dilarang mengikuti pelajaran pada Sabtu (26/4/2025) karena tidak membawa bekal makanan. Insiden ini memicu gelombang protes dan perdebatan guru dan wali murid tentang batasan metode disiplin di lingkungan pendidikan.
Keputusan guru melarang siswa masuk kelas langsung menuai kecaman. Azmi Kartika, salah satu orang tua, menyatakan kekesalannya: “Membawa bekal itu bukan kewajiban kurikulum. Kalau anak tidak mengerjakan PR atau ribut di kelas, wajar diberi hukuman. Tapi dilarang belajar hanya karena tak bawa bekal? Ini tidak adil!”
Anak-anak yang terkena sanksi dikabarkan pulang dengan perasaan tertekan. Salah satu siswa bahkan menangis karena dipermalukan di depan teman-temannya. Protes pun membanjiri grup WhatsApp sekolah, dengan banyak orang tua menuntut penjelasan tegas dari pihak guru.
Menanggapi polemik ini, Kepala SDN 3 Bengkulu Tengah, Basoeki Rachmat, mengklarifikasi bahwa program membawa bekal hanya bersifat pembiasaan hidup sehat, bukan kewajiban.”Kegiatan ini dilaksanakan 1-2 kali sebulan. Sayangnya, guru kelas 3 mengambil tindakan di luar prosedur. Kami telah meminta maaf dan memberikan teguran kepada guru bersangkutan,” ujarnya Selasa (29/4/2025).
Untuk meredakan ketegangan, sekolah menggelar mediasi darurat dengan orang tua murid. Basoeki menegaskan, “Kami berkomitmen memastikan kebijakan disiplin tidak melanggar hak belajar siswa. Ke depan, semua sanksi akan melalui persetujuan tim guru dan orang tua.”tegasnya.
Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah turut angkat bicara. Kepala Dinas Tomi marisi, menyatakan akan mengirim tim pembinaan ke sekolah tersebut. “Kami akan mengkaji ulang kebijakan disiplin di seluruh sekolah untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak siswa,” paparnya.
Setelah mediasi, ke-10 siswa telah kembali belajar seperti biasa. Orang tua dan guru dikabarkan sepakat memperbaiki komunikasi. “Kami harap ini jadi pelajaran bagi semua pihak. Pendidikan harusnya memanusiakan, bukan mempermalukan.
Meski konflik mereda, kasus ini menjadi alarm bagi dunia pendidikan : sejauh mana sekolah boleh menerapkan disiplin tanpa mengorbankan hak dasar siswa? Jawabannya kini menjadi tugas bersama para pemangku kebijakan.
