JAKARTA, Klikinfoberita.com – Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) sore.
Tak sedikit yang memaknai momen pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat. Spekulasi ini juga diperkuat dengan adanya isu akan terjadinya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang berkembang belakangan ini.
Berpeluang rombak kabinet Jokowi dinilai berpeluang akan merombak komposisi kabinetnya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, perombakan kabinet pada dasarnya menjadi hak prerogatif Jokowi.
Puan berpandangan ke depan kemungkinan akan terjadi reshuffle lantaran ada kementerian yang sedang terjerat masalah hukum. Atas dasar itu, Puan yakin cepat atau lambat Jokowi akan mengambil keputusan untuk merombak komposisi menterinya.
“Namun, kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut,” kata Puan dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Senin (2/10/2023).
Sementara, Jokowi telah memberikan respons terkait isu akan terjadinya perombakan kabinet yang sudah berkembang saat ini. Akan tetapi, ia hanya memberikan respons singkat. “Dengar dari mana,” kata Jokowi saat ditanya soal isu reshuffle usai acara Istana Berbatik di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Minggu (1/10/2023) malam.
Jatah menteri
Di tengah bergulirnya isu reshuffle, Jokowi menerima kunjungan SBY di Istana Bogor, Senin kemarin. Momen pertemuan keduanya dimaknai sebagai sinyal Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat.
Jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya dengan berlahan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan.
“Sebab, positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin malam.
Di sisi lain, Umam bilang, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.
Ia menilai, kondisi tersebut akan menjadi ujian bagi Jokowi, apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar.
Atau sebaliknya, tetap akan tunduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019.
“Jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsoliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY, yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati,” ungkap Umam.
Enggan berandai
Sementara, Demokrat enggan berandai-andai mengenai kemungkinan masuk dalam kabinet pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi.
“Reshuffle itu ranahnya Bapak Jokowi,” kata Herzaky kepada Kompas.com, Senin (2/10/2023). Herzaky mengeklaim, partainya memilih fokus bekerja untuk rakyat ketimbang memikirkan kursi di kabinet.
Ia juga mendoakan agar pemerintahan Jokowi dapat berjalan lancar di sisa satu tahun menjelang pergantian kekuasaan pada 2024. “Kami fokus bekerja untuk rakyat, yang pasti doa kami untuk Pak Jokowi setahun ini bisa menutup pemerintahannya dengan makin baik dan makin manis,” ujar Herzaky.(sumber kompas)
