Jakarta, Klikinfoberita.com – Menanggapi pandangan seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (24/08) yang meminta Pemerintah untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta melakukan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan bagi Kementerian/Lembaga yang tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemerintah telah menindaklanjutinya.
“Kami sampaikan bahwa Pemerintah telah menindaklanjuti dan terus berkomitmen menyelesaikan semua rekomendasi BPK,” ungkap Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR yang beragendakan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Selasa (29/08).
Menkeu melanjutkan, Pemerintah menyusun dan menyampaikan action plan yang rinci dan terukur atas seluruh rekomendasi BPK. Pemerintah juga melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala kepada BPK.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh fraksi di DPR. Dengan kerja keras Pemerintah bersama DPR dalam masa pandemi, opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berhasil dipertahankan selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun 2016.
“Kondisi-kondisi yang sangat tidak biasa, luar biasa, tidak menjadi alasan untuk laporan pemerintah di bidang keuangan negara menjadi menurun kualitasnya. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang sangat baik dari pemerintah baik pusat dan daerah dan DPR RI serta seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Menkeu.
