KLIKINFOBERITA.COM,-Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan apresiasi atas langkah berani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memutuskan untuk menangani langsung pengelolaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan negara sekaligus menekan praktik korupsi yang kerap mencoreng dua institusi strategis tersebut.
“Saya senang karena Pak Purbaya mengatakan akan menangani sendiri Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Ini penting, karena kedua instansi ini sering menjadi sumber utama korupsi,” ujar Mahfud dalam keterangannya kepada media, Kamis (9/10).
Keputusan Purbaya untuk mengambil alih langsung kendali atas DJP dan DJBC merupakan bagian dari strategi besar reformasi birokrasi dan penguatan transparansi di sektor penerimaan negara. DJP dan DJBC selama ini merupakan pilar utama pendapatan nasional, namun juga kerap kali menjadi sorotan publik karena isu integritas dan lemahnya pengawasan internal.
Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan dua direktorat ini tak lagi bisa dilakukan secara business as usual. Ia berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk perbaikan sistem pengawasan, penyederhanaan mekanisme layanan, serta peningkatan integritas aparatur di dalamnya.
“Kami tidak ingin lagi mendengar kasus-kasus lama terulang. Reformasi adalah keniscayaan, bukan pilihan,” tegas Purbaya.
Mahfud MD yang selama ini dikenal vokal dalam isu antikorupsi menyebut bahwa keputusan Menteri Keuangan tersebut patut diapresiasi karena menyentuh langsung akar persoalan.
“Pajak dan Bea Cukai memang dua titik rawan korupsi. Kalau Menteri Keuangan mau turun tangan langsung, itu langkah berani yang layak didukung. Ini bentuk keseriusan dalam membenahi sistem,” ujarnya.
Ia juga berharap kehadiran langsung Menteri Keuangan dalam pengelolaan dua lembaga tersebut dapat memperbaiki citra Kementerian Keuangan secara keseluruhan, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan kepabeanan nasional.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen reformasi, pada Rabu (8/10), Purbaya resmi meluncurkan Tim Khusus Pengawasan dan Reformasi Internal DJP dan DJBC. Tim ini dibentuk untuk melakukan audit menyeluruh, memetakan potensi titik-titik rawan korupsi, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengawasan dan pelaporan.
Purbaya menegaskan bahwa tim ini akan bekerja secara independen dan diberi kewenangan penuh untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan.
“Ini bukan janji kosong. Kami serius membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Purbaya saat peluncuran tim di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Pakar kebijakan fiskal dari Universitas Indonesia, Dr. Siti Nurhidayah, menyambut baik pembentukan tim khusus tersebut. Ia menyebutnya sebagai langkah konkret menuju reformasi struktural yang telah lama dinanti.
“Ini momentum penting untuk memperbaiki sistem yang sudah terlalu lama dibiarkan. Kuncinya ada pada konsistensi dan keberanian dalam menindak pelaku tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Masyarakat luas kini menantikan implementasi nyata dari langkah-langkah ini, berharap agar reformasi yang dijanjikan tak berhenti sebagai retorika politik, melainkan benar-benar membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara.
