KLIKINFOBERITA.COM,- Ketepatan distribusi alat kontrasepsi menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan keluarga berencana (KB). Untuk mencegah kekosongan stok hingga penumpukan alat kontrasepsi yang berisiko kedaluwarsa, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid., mengunjungi Kabupaten Bengkulu Tengah guna memperkuat sistem tata kelola obat dan alat kontrasepsi (Alokon).
Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan ketepatan perencanaan kebutuhan, serta mendorong distribusi Alokon yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran hingga ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Kegiatan diskusi partisipatif ini dihadiri Kepala Dinas P3AP2KB Bengkulu Tengah, Gunawan Suryadi, S.Sos., M.AP., perwakilan Dinas Kesehatan, klinik kesehatan, 20 puskesmas, serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se-Kabupaten Bengkulu Tengah.
Dalam sambutannya, Gunawan menegaskan bahwa keberhasilan program KB tidak cukup hanya dengan menyediakan alat kontrasepsi. Ketersediaan tersebut harus ditopang sistem pengelolaan yang tertib, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurutnya, ketidaktepatan dalam perencanaan dan distribusi berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari kekosongan stok di fasilitas kesehatan hingga penumpukan persediaan yang berisiko melewati masa kedaluwarsa.
“Penguatan tata kelola Alokon ini dirancang untuk memperkuat rantai pasok, memastikan ketepatan perencanaan kebutuhan, serta mencegah terjadinya kekosongan maupun penumpukan Alokon yang kedaluwarsa,” ujar Gunawan.
Ia menekankan, tata kelola Alokon bukan sekadar urusan pencatatan dan pendistribusian barang. Lebih dari itu, pengelolaan yang baik berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan KB dan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses kontrasepsi yang berkualitas.
“Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, kita tidak hanya mengamankan aset negara, tetapi yang terpenting adalah menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas secara berkelanjutan,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, koordinasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, dan petugas lapangan perlu terus diperkuat. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan akurasi data kebutuhan, mempercepat pelaporan, dan memperlancar distribusi Alokon.
Melalui kegiatan ini, tata kelola Alokon di Bengkulu Tengah diharapkan semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Dengan perencanaan yang akurat dan distribusi yang tepat sasaran, ketersediaan alat kontrasepsi dapat lebih terjaga sehingga masyarakat memperoleh pelayanan KB secara optimal dan berkesinambungan.
