KLIKINFOBERITA.COM,- Konektivitas antara pemukiman dan pusat kegiatan kini mulai menunjukkan tanda perbaikan. Kerikil diangkut oleh truk-truk besar, alat berat terlihat bekerja untuk menggali dan meratakan, sementara harapan mulai kembali terasa. Warga yang sebelumnya harus berjuang melewati genangan lumpur dan lubang-lubang besar kini bisa sedikit merasa lebih tenang.
Namun, di balik bisingnya suara alat berat, ada satu pertanyaan yang mengganggu: Mengapa baru sekarang langkah ini diambil? Dan kenapa justru perusahaan yang lebih cepat beraksi dibandingkan pemerintah?
Ternyata, perbaikan jalan ini sepenuhnya berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT DDP. Ini bukan hasil dari anggaran perbaikan infrastruktur pemerintah daerah. “Kami sudah mengeluh selama bertahun-tahun, namun yang langsung membantu ketika kami sangat membutuhkan adalah pihak perusahaan,” kata salah satu penduduk setempat dengan campuran perasaan syukur dan kekecewaan.
Kenyataan ini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Pemerintah daerah, yang seharusnya bertanggung jawab penuh menurut konstitusi atas akses publik dan infrastruktur dasar, hingga kini belum terlihat ambil bagian. Dokumen, tim teknis, bahkan kendaraan proyek dari dinas terkait pun belum juga tampak.
Kekhawatiran terbesar warga saat ini adalah munculnya ungkapan lama: “Sapi yang punya susu, beruang yang dapat nama. ” Ini adalah sindiran bahwa perusahaan yang mengeluarkan dana dan bekerja keras di lapangan bisa saja diklaim keberadaannya oleh pihak lain yang hanya muncul ketika ada kamera menyala.
“Masyarakat di sini sudah pintar, Pak. Kami bisa membedakan siapa yang benar-benar membantu dari awal dan siapa yang datang hanya saat proyek hampir selesai untuk berpose di media sosial,” ungkap seorang pemuda desa dengan tegas.
Namun, pujian tetap diberikan kepada PT DDP yang menunjukkan kepedulian yang nyata. Kontribusi mereka menegaskan bahwa etika bisnis tidak hanya mengenai keuntungan, tetapi juga tentang hadir untuk memberikan solusi. Namun, publik berharap peristiwa ini menjadi peringatan pahit bagi pemerintah daerah. Jangan sampai rakyat terus berharap kepada bantuan swasta, sementara mereka yang mendapatkan gaji dari uang rakyat justru acuh tak acuh terhadap kesulitan di jalan.
Semoga perbaikan ini menjadi awal dari kepedulian, bukan sekadar akhir. Namun satu hal yang jelas: rakyat tidak akan melupakan siapa yang datang dengan aspal dan siapa yang hanya menyampaikan janji.
