Bengkulu,klikinfoberita.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mengadakan rapat tindak lanjut terkait konflik agraria yang melibatkan PT BRS dengan masyarakat dari Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko. Pertemuan ini berlangsung pada Kamis (17/10/2024) di Ruang Rapat Raflesia, Kantor Gubernur Bengkulu. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denny, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang tergabung dalam Forum Aliansi Bengkulu.
Raden Ahmad Denny dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus memfasilitasi dialog antara perusahaan dan masyarakat. “Kami berharap melalui dialog terbuka seperti ini, kita dapat menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak, sehingga konflik ini dapat segera diselesaikan secara adil dan bijak,” ujarnya.
Forum Aliansi Bengkulu, yang mewakili masyarakat setempat, hadir untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Mereka menekankan bahwa meskipun tidak menolak investasi yang masuk, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi kegiatan perusahaan agar keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat tetap terjaga. Selain itu, mereka meminta PT BRS untuk lebih transparan terkait dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya.
Konflik agraria yang melibatkan PT BRS ini telah berlangsung cukup lama dan belum menemukan solusi yang memuaskan bagi masyarakat. Warga menuntut kejelasan atas status lahan yang mereka klaim dan mendesak perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak operasional terhadap kesejahteraan mereka.
Pertemuan kali ini menjadi langkah lanjutan dari upaya mediasi yang dilakukan pemerintah. Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan yang adil. Raden Ahmad Denny menegaskan bahwa pemerintah akan terus berusaha mencari solusi yang menjaga keseimbangan antara keberlangsungan investasi dan hak masyarakat lokal.
