KLIKINFOBERITA.COM,-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dan Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu mengintensifkan koordinasi lintas sektor untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang 2025. Fokus utama? Mengatasi capaian rendah pajak kendaraan bermotor yang masih jadi PR besar.
Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD digelar Rabu (4/2) menjadi panggung pembahasan kritis. Agenda rapat mencakup capaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Data dari Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Aset dan PAD Provinsi Bengkulu mengungkap fakta mencolok.
Total PAD dari PKB dan BBNKB tahun 2025 hanya Rp310 miliar. Tambahan penerimaan dari Opsen PKB dan BBNKB menyentuh Rp201 miliar. Ironisnya, dari 1.297.250 unit kendaraan terdata, baru 419.132 unit atau 32% yang taat bayar pajak. Artinya, hampir 68% kendaraan “menggelandang” tanpa kontribusi pajak.
Di sisi lain, ada kabar cerah dari sektor MBLB. Realisasi Opsen MBLB tembus Rp2,1 miliar, melonjak 172,5% dari target Rp1,2 miliar. Tren positif ini jadi inspirasi bagi sektor lain.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menekankan peran aktif pemerintah kabupaten/kota. “Kita perlu pengawasan ketat dan pendampingan intensif agar PAD melesat,” ujarnya tegas.
Wakil Kepala Polda Bengkulu, Brigjen Pol Dicky Sondani, sebagai Ketua Satgasus, unggulkan strategi jitu. Rencana aksi mencakup kemudahan balik nama kendaraan, perluasan jam layanan Samsat, pengembangan gerai Samsat desa, hingga keterlibatan perangkat kecamatan dan desa dalam Samsat keliling. “Kami targetkan peningkatan signifikan di 2026,” tambahnya.
Kolaborasi ini diharapkan jadi game changer. Dengan pengawasan maksimal dan inovasi layanan, PAD Bengkulu berpotensi tembus target. Masyarakat diimbau aktif bayar pajak demi kemajuan daerah.
