KLIKINFOBERITA.COM,- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu akan memprioritaskan pembangunan dan penanganan jalan yang dinilai paling mendesak di setiap kabupaten dan kota. Kebijakan tersebut diambil menyusul keterbatasan anggaran daerah dalam pembahasan program perubahan tahun anggaran 2026.
Prioritas itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat gabungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Bengkulu, Selasa, 22 September 2026.
Rapat tersebut membahas sejumlah rencana program perubahan, termasuk penyelesaian pekerjaan Dinas PUPR yang masih menjadi kewajiban pemerintah daerah sejak 2025. Selain itu, Banggar dan TAPD juga mengevaluasi program pembangunan yang harus tetap dilaksanakan karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, mengatakan pembayaran pekerjaan yang masih terutang tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap kewajiban harus terlebih dahulu didukung hasil pemeriksaan atau audit dari lembaga yang berwenang.
“Pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan PU, baik yang terutang di 2025, sistem pembayarannya seperti apa, apakah yang terutang sudah diaudit, baik BPK, BPKP maupun Inspektorat,” kata Tejo seusai mengikuti rapat bersama DPRD Provinsi Bengkulu.
Menurut dia, hasil audit menjadi dasar penting untuk memastikan pembayaran memiliki landasan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan yang jelas. Pemerintah daerah juga perlu menyusun skema pembayaran secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan anggaran.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat Dinas PUPR harus melakukan penyaringan terhadap seluruh program yang telah direncanakan. Kegiatan yang tidak bersifat mendesak berpotensi ditunda, sementara pembangunan infrastruktur yang menyangkut akses utama masyarakat akan dipertahankan.
Tejo menegaskan, pembangunan jalan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian utama. Ruas jalan yang rusak parah, menghambat mobilitas warga, mengganggu distribusi hasil pertanian, atau berisiko memutus akses antarwilayah akan ditempatkan dalam daftar prioritas.
“Karena dengan terbatasnya anggaran tahun ini, kami harus melihat program-program yang memang urgen dan sangat dibutuhkan masyarakat, yang memang tidak bisa ditunda tahun depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, manfaat bagi masyarakat, konektivitas antarwilayah, serta kemampuan keuangan daerah. Dengan cara tersebut, anggaran yang tersedia diharapkan dapat memberikan dampak paling besar bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
DPRD dan pemerintah provinsi masih melakukan pembahasan terhadap rincian program serta kemampuan pendanaan. Hasil pembahasan itu nantinya menjadi dasar dalam penetapan program perubahan dan penyusunan kebijakan pembayaran kewajiban daerah.
Sebelumnya, kewajiban Pemerintah Provinsi Bengkulu dilaporkan mencapai sekitar Rp179 miliar, termasuk utang pihak ketiga dan pekerjaan PUPR yang masih berlanjut. Karena itu, proses pembayaran akan disesuaikan dengan hasil audit, status pekerjaan, serta ketersediaan anggaran daerah
