KLIKINFOBERITA.COM,- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bengkulu secara resmi mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengenai tanggung jawab penggunaan dana bantuan partai politik (Banpol) untuk Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Penyerahan dokumen penting ini dilakukan serentak untuk seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, menegaskan adanya kerjasama dalam pengawasan finansial publik.
Acara tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Bengkulu dan dihadiri oleh perwakilan Kesbangpol dari berbagai daerah. Kepala Kesbangpol Kota Bengkulu, Saipul Apandi, menekankan bahwa penerimaan LHP ini merupakan langkah signifikan dalam siklus anggaran daerah. “Audit BPK berperan sebagai alat utama untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana Banpol dipergunakan sesuai dengan ketentuan hukum. Pada hari ini, kami bersama seluruh wakil Kesbangpol dari Provinsi Bengkulu hadir di sini. Ini menunjukkan komitmen kita dalam menjaga transparansi,” ujar Saipul saat menerima laporan tersebut.
Selanjutnya, Saipul menambahkan bahwa pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran partai politik tidak bisa diabaikan. Dana Banpol ditujukan untuk mendukung operasional sekretariat partai dan memaksimalkan program pendidikan politik kepada masyarakat. “Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dengan tepat oleh partai politik. Ini bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan dasar bagi demokrasi yang sehat di Bengkulu,” imbuhnya.
Proses audit BPK menyelidiki pemanfaatan dana sepanjang tahun 2025, yang mencakup kegiatan operasional dan penguatan kader. Hasil dari LHP ini akan digunakan sebagai dasar untuk evaluasi lebih lanjut oleh Pemda Bengkulu, untuk memastikan akuntabilitas partai politik dalam melaksanakan fungsi demokrasinya. Saipul optimis, langkah ini akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Kepala BPK Perwakilan Bengkulu, dalam kesempatan yang bersamaan, memuji reaksi cepat dari pemerintah daerah. “Penyerahan yang dilakukan secara serentak ini menunjukkan keseriusan Provinsi Bengkulu dalam menerapkan prinsip good governance. Kami siap mendukung audit di tahun-tahun mendatang,” katanya.
Penerimaan LHP ini memegang peranan penting bagi partai politik di Bengkulu untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan menjaga transparansi, dana publik diharapkan dapat lebih optimal dalam mendukung pendidikan politik dan memperkuat basis demokrasi lokal yang inklusif dan dapat dipertanggungjawabkan.
