KLIKINFOBERITA.COM,- Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mulai memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Bengkulu.
Komitmen tersebut disampaikan Helmi saat membuka rapat koordinasi bersama Forkopimda di Balai Raya Semarak, Rabu (4/11/2026).
Helmi menegaskan, peningkatan PAD membutuhkan kerja sama seluruh pihak, bukan hanya mengandalkan pemerintah daerah.
“Optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menggali seluruh potensi sumber pendapatan secara terarah, transparan, dan akuntabel. Kita ingin Bengkulu semakin mandiri secara fiskal sehingga memiliki kemampuan lebih besar dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Helmi.
Berdasarkan realisasi hingga Oktober 2026, pajak daerah mencapai Rp687,60 miliar dari target Rp868,84 miliar atau 79,14 persen. Sementara retribusi daerah baru mencapai Rp129,06 miliar dari target Rp219,96 miliar atau 58,67 persen.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi Rp15,95 miliar atau 63,30 persen. Adapun lain-lain PAD yang sah baru mencapai Rp10,79 miliar atau 35,29 persen dari target.
Untuk mendongkrak penerimaan, Pemprov Bengkulu akan mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, opsen mineral bukan logam dan batuan, serta pajak rokok.
Digitalisasi juga menjadi senjata penting. Pemprov telah meluncurkan aplikasi e-PBBKB pada Juli 2026, menyiapkan peluncuran e-PAP pada November 2026, serta menargetkan penerapan 100 persen SPTPD PKB elektronik pada 2027.
Tak hanya soal pajak, pemanfaatan aset daerah dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi perhatian.
Dalam rapat tersebut, Kabinda Bengkulu Reki Alfian mendorong pemerintah daerah lebih agresif membuka peluang investasi. Menurutnya, stabilitas keamanan, optimalisasi aset pemerintah, dan percepatan transformasi digital merupakan faktor penting untuk menarik investor.
Ia juga menyoroti potensi hilirisasi Crude Palm Oil (CPO). Sebagai daerah penghasil kelapa sawit, Bengkulu dinilai perlu mengembangkan industri pengolahan agar komoditas tidak hanya dijual mentah, tetapi menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Penguatan Pelabuhan Pulau Baai serta pengembangan pusat data (data center) juga dinilai memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur menegaskan, optimalisasi PAD membutuhkan pengawasan dan kolaborasi lintas instansi, termasuk Polda Bengkulu, Kejati Bengkulu, Korem 041/Gamas, BIN Daerah, BPKP, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Pertamina, Pelindo, KSOP Pulau Baai, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Melalui inventarisasi potensi, optimalisasi penerimaan, pengawasan terpadu, digitalisasi, dan integrasi data, Pemprov Bengkulu menargetkan peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.(s.man)
