KLIKINFOBERITA.COM,- Komisi II DPRD Kabupaten Kaur menggelar rapat kerja strategis bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kaur, Senin (21/9/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja serta membedah berbagai kendala yang dihadapi kedua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut sepanjang tahun berjalan.
Rapat dipimpin langsung oleh anggota Komisi II DPRD Kaur, Aprizal, M.Si. Dalam arahannya, Aprizal menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Ia menyoroti bahwa meski keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan nyata, hal tersebut tidak boleh menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas program kerja.
“Kita harus mampu memberdayakan sumber daya yang tersedia secara maksimal. Evaluasi ini dilakukan agar setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kaur,” tegas Aprizal.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kaur, Junaidi, S.T., M.M., menyoroti urgensi pengawasan izin lingkungan bagi perusahaan swasta di wilayah Kaur. Namun, Junaidi juga mengungkapkan kendala teknis yang cukup krusial, yakni minimnya armada operasional. Saat ini, DLH hanya memiliki satu unit armada yang harus melayani seluruh kebutuhan lapangan, sehingga efektivitas kerja di lapangan menjadi sangat terbatas.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kaur, Sidarmin Tetap, M.Pd., memfokuskan pembahasan pada dinamika layanan bantuan sosial (Bansos). Sidarmin menjelaskan bahwa perubahan regulasi pusat menuntut pihaknya untuk terus melakukan penyesuaian data agar tetap akurat. Sebagai langkah inovatif, Dinsos kini tengah merintis pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Bansos. Satgas ini dibentuk untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran sekaligus meminimalisir potensi kesalahan data penerima manfaat.
Menanggapi paparan tersebut, Komisi II DPRD Kaur berkomitmen untuk menjadikan poin-poin evaluasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan anggaran dan pengawasan ke depan. Legislatif berharap, kendala operasional di DLH maupun tantangan pendataan di Dinsos dapat segera teratasi melalui dukungan kebijakan yang tepat.
Sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat akselerasi program-program prioritas. Dengan adanya evaluasi berkala ini, pelayanan publik di Kabupaten Kaur diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi kedua OPD untuk terus berbenah demi meningkatkan efektivitas kinerja di sisa tahun anggaran 2026.
