KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berkomitmen penuh mengawal proses transisi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Fokus utama saat ini adalah memastikan keberlangsungan karier serta kepastian penempatan bagi seluruh pegawai terdampak.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu, Rabu (23/9).
Khairil Anwar menegaskan, Pemprov Bengkulu mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan BLK. Transformasi ini diyakini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal di Bengkulu melalui pelatihan vokasi yang lebih modern, dengan dukungan pendanaan serta manajemen langsung dari kementerian.
“Peralihan status ini adalah langkah maju untuk memperkuat kapasitas SDM kita. Namun, prioritas utama kita saat ini adalah memastikan rekan-rekan pegawai yang belum terakomodasi dapat segera memperoleh penempatan yang sesuai di unit kerja baru. Kami terus berkoordinasi agar proses ini berjalan sesuai ketentuan tanpa mengabaikan hak-hak pegawai,” ujar Khairil.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Henni Fathimah, mengungkapkan bahwa sebagian besar pegawai BLK Bengkulu yang memenuhi kualifikasi telah resmi beralih status menjadi pegawai Kemnaker. Meski demikian, masih terdapat 27 pegawai yang saat ini masih menunggu kepastian penempatan.
Henni merinci, ke-27 pegawai tersebut terdiri dari satu pejabat eselon III, dua pejabat eselon IV, tujuh staf fungsional umum, 15 instruktur, serta dua orang ASN paruh waktu.
“Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait agar penataan dan penempatan pegawai ini dapat segera tuntas sesuai mekanisme yang berlaku. Kami ingin memastikan transisi ini tidak menghambat pelayanan publik maupun karier pegawai,” jelas Henni.
Selain persoalan kepegawaian, rapat tersebut juga membahas tindak lanjut pengelolaan aset dan peralatan yang selama ini digunakan oleh BLK Bengkulu. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh proses transisi kelembagaan berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pemprov Bengkulu berharap, seluruh tahapan peralihan status ini dapat diselesaikan dengan lancar. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, tujuan utama untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan berdaya saing tinggi di Provinsi Bengkulu dapat tercapai secara optimal.
