Jakarta, Klikinfoberita.com – Hingga akhir Juli 2023, kinerja APBN masih terjaga positif. Bahkan APBN terus bekerja untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendapatan dan belanja negara tumbuh positif dan solid dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Agustus 2023 pada Jumat (11/8/2023).
“Sampai dengan akhir Juli, APBN kita dari sisi pendapatan negara mencapai Rp1.614,8 triliun. Itu artinya kita sudah mengumpulkan 65,6 persen dari target APBN tahun ini. Cukup baik, sangat kuat sebetulnya, dan itu pertumbuhan 4,1 persen dibandingkan penerimaan akhir Juli tahun lalu,” ujar Menkeu.
Menkeu menuturkan, di tengah perekonomian dunia yang melambat, perkembangan ekonomi Indonesia terkini menunjukkan tanda-tanda positif yang menggembirakan. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur yang terus berkembang telah menjaga Indonesia tetap mampu mencatatkan pertumbuhan yang relatif stabil dan berkelanjutan.
“Indonesia sendiri masih dalam posisi PMI yang ekspansif dan bahkan cenderung menguat yaitu 53,3,” jelas Menkeu.
Menkeu menambahkan bahwa ditengah kontraksi ekonomi dunia, hanya ada 18,2 persen negara yang mencatatkan PMI manufakturnya ekspansif dan sekaligus menguat, termasuk diantaranya Indonesia, India, Filipina dan Meksiko.
“Minggu lalu, BPS telah menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia dalam posisi yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi kita di 5,17 persen kalau pakai satu digit berarti menjadi 5,2 persen. Ini di atas ekspektasi dari mayoritas para analis pasar yang memprediksikan perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh namun tidak setinggi di 5,17. Itu artinya cukup baik,” lanjut Menkeu.
Menkeu melanjutkan bahwa APBN terus bekerja untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika dilihat dari komposisi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini, konsumsi rumah tangga tumbuh dengan 5,2 persen. Itu lebih kuat dibandingkan Q1 yang 4,5 persen.
Menurut Menkeu, ada beberapa faktor yang pengaruhi oleh APBN dari konsumsi rumah tangga. Inflasi yang rendah karena APBN ikut bekerja bersama-sama dengan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi supaya terus menurun sehingga menyebabkan daya beli masyarakat tetap terjaga atau bahkan menguat. Selain itu, APBN juga bekerja untuk membantu masyarakat terutama yang paling rentan 40 persen terbawah dengan belanja-belanja bantuan sosial dan bantuan kepada masyarakat. Hal ini juga turut meningkatkan daya beli dan juga konsumsi masyarakat terutama kelompok yang paling rentan.
Kemudian, APBN juga memberikan THR gaji ke-13 pada Q2 ini dan juga belanja yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk persiapan Pemilu, penyelenggaraan ASEAN Chairmanship, pelayanan birokrasi dan investasi baik itu di proyek strategis nasional, IKN, dan pemeliharaan aset negara.
“Ini semuanya belanja negara yang jumlahnya sangat signifikan, sangat menentukan dan mempengaruhi kinerja growth terutama dari sisi permintaan. Konsumsi rumah tangga di 5,2 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 10,6 persen di kuartal kedua. Kedua hal ini konsumsi rumah tangga dan pemerintah itu menjelaskan 60,8 persen dari total GDP nasional,” tukas Menkeu.
Dalam situasi ekonomi global yang melambat dan dinamika geopolitik yang masih terus bergejolak, APBN 2023 bertekad untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melaksanakan agenda prioritas nasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kemudian, lanjut Menkeu, penerimaan pajak tumbuh positif mencapai Rp1.109,10 triliun (64,56 persen dari target), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp149,83 triliun (49,4 persen dari target), dan PNBP mencapai Rp355,5 triliun (80,6 persen dari target).
“Belanja Negara di satu sisi sudah terlaksana Rp1.461,2 triliun. Ini artinya 47,7 persen dari Pagu Anggaran 2022 sudah dibelanjakan, dan ini tumbuh 1,2 persen dari belanja tahun lalu,” lanjut Menkeu.
Belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.020,4 triliun, di mana Rp562,6 triliun atau 55,1 persen dialokasikan untuk program yang memberi manfaat langsung ke Masyarakat. Sementara itu realisasi transfer ke daerah adalah sebesar Rp440,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
“Posisi APBN secara keseluruhan masih dalam posisi surplus. Besarnya surplus Rp153,5 triliun atau kalau diukur dengan produk domestik bruto atau nilai ekonomi kita adalah 0,72 persen dari total produk domestik bruto nasional kita. Dari sisi keseimbangan primer juga surplus sebesar Rp394,5 triliun,” jelas Menkeu.
Kinerja APBN yang positif dan perekonomian yang tetap tumbuh diharapkan dapat menopang Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Berbagai tantangan seperti fluktuasi ekonomi global dan perubahan kondisi pasar mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi masyarakat dari dampak negatif. APBN akan terus bekerja keras menjadi shock absorber untuk menjaga kesejahteraan rakyat.
