KLIKINFOBERITA.COM,- Satu tahun pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan pemulihan sekaligus memperkuat langkah pencegahan bencana susulan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), yang secara khusus membahas evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra.
Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait agar tidak memperlambat proses pemulihan. Normalisasi sungai, pembangunan hunian warga, serta pemulihan infrastruktur menjadi pekerjaan prioritas yang harus dituntaskan secara terukur dan terkoordinasi.
“Pemulihan pascabencana harus dipercepat. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Jangan sampai masyarakat yang sudah terdampak bencana kembali menjadi korban akibat lambatnya penanganan dan lemahnya langkah antisipasi,” Tegas presiden.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, melaporkan bahwa bencana pada November 2025 berdampak terhadap 53 kabupaten/kota dan lebih dari 2,1 juta warga.
Dampak bencana tersebut meliputi kerusakan rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, serta infrastruktur publik. Pemerintah pun telah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 dengan ribuan program pemulihan lintas sektor.
Sejumlah perkembangan positif mulai terlihat. Seluruh rumah sakit terdampak telah kembali beroperasi. Sebagian besar sekolah telah kembali menggunakan bangunan permanen, sedangkan jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi telah pulih 100 persen secara fungsional.
Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap juga terus dikebut agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dapat segera memperoleh hunian layak dan aman.
Di tengah capaian tersebut, ancaman banjir susulan masih menjadi persoalan yang harus segera diantisipasi. Presiden Prabowo secara khusus meminta percepatan normalisasi 137 sungai terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penanganan dilakukan melalui normalisasi alur sungai, pembenahan muara, serta penguatan tanggul dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Langkah ini menjadi krusial mengingat sejumlah wilayah masih menghadapi risiko banjir akibat kondisi sungai yang belum sepenuhnya pulih.
Pemerintah juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Penguatan sistem peringatan dini BMKG dan operasi modifikasi cuaca bersama BNPB menjadi bagian dari strategi mengurangi risiko bencana.
Presiden turut menginstruksikan penambahan perlengkapan darurat, mulai dari tenda, tempat tidur lapangan, generator, perahu karet, selimut hingga alat pemurni air.
Evaluasi satu tahun pascabencana ini menjadi pengingat bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai. Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi harus memastikan masyarakat benar-benar bangkit, ekonomi kembali bergerak, dan wilayah terdampak lebih siap menghadapi ancaman bencana berikutnya.(Aisya)
