KLIKINFOBERITA.COM,- Provinsi Bengkulu menghasilkan crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah sekitar 1,5 juta ton per tahun. Namun, besarnya produksi tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam pencatatan ekspor. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu karena berkaitan dengan perjuangan memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk mendukung pembangunan dan perbaikan jalan bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian menegaskan pentingnya pencatatan asal barang dalam setiap pengiriman CPO, termasuk komoditas yang diekspor melalui pelabuhan di luar Provinsi Bengkulu.
Hal itu disampaikan Mian saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema Optimalisasi Ekspor CPO untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, di Ruang Kalimantan, Hotel Mercure Bengkulu, Senin (26/10/2026).
Menurut Mian, Bengkulu memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang besar dan masuk dalam jajaran 10 besar produsen CPO di Indonesia. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya tergambar dalam data ekspor karena sebagian komoditas asal Bengkulu dikirim melalui daerah lain.
Salah satu jalur pengiriman yang digunakan adalah Pelabuhan Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat. Akibatnya, asal produksi dan jalur pengiriman ekspor berpotensi tidak tercatat secara utuh apabila pendataan hanya mengacu pada lokasi pelabuhan tempat komoditas diberangkatkan.
“Ke depan, kita ingin memastikan produksi CPO Bengkulu tercatat dengan baik. Bengkulu termasuk dalam jajaran 10 besar produsen CPO di Indonesia, tetapi volume ekspor yang benar-benar berasal dari Bengkulu belum tercatat secara optimal,” ujar Mian.
Ia menilai, persoalan tersebut perlu ditangani melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha perkebunan, eksportir, serta instansi terkait. Pencatatan yang akurat diperlukan agar kontribusi daerah penghasil tidak terabaikan hanya karena komoditasnya dikirim melalui pelabuhan di provinsi lain.
Untuk itu, Mian mengusulkan agar setiap pengiriman CPO disertai surat keterangan atau dokumen pencatatan asal barang. Dokumen tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa komoditas yang dikirim melalui pelabuhan luar daerah tetap teridentifikasi sebagai hasil produksi Bengkulu.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat argumentasi pemerintah daerah dalam memperjuangkan pembagian DBH sawit yang lebih adil. Bagi Pemprov Bengkulu, dana tersebut memiliki arti strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang menunjang mobilitas warga, distribusi hasil perkebunan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Karena itu, nanti kita tegaskan agar harus ada surat pencatatan asal barang. Tujuannya supaya DBH sawit kita untuk pembangunan jalan bisa kita suarakan ke pemerintah pusat, sehingga alokasinya tidak diberikan sekadarnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menekankan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu penopang penting perekonomian daerah. Potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu agar memberikan nilai tambah dan mendorong peningkatan kinerja ekspor.
Menurut Wahyu, sinergi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mengoptimalkan komoditas unggulan Bengkulu, termasuk kelapa sawit, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar.
“Hasil perkebunan Bengkulu ini cukup besar dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Ini harus kita fokuskan bersama agar ekspor Bengkulu benar-benar optimal,” ujarnya.
Melalui optimalisasi pencatatan asal barang dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemprov Bengkulu berharap potensi produksi sawit daerah dapat tercermin lebih akurat dalam data perdagangan. Upaya ini sekaligus menjadi pijakan untuk memperjuangkan DBH sawit yang lebih proporsional, sehingga manfaat kekayaan perkebunan dapat kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas wilayah.(s.man)
