KLIKINFOBERITA.COM,- Jakarta, pada Kamis (11/06/2026), Presiden Prabowo Subianto mengundang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk mendiskusikan percepatan pelaksanaan program pendidikan prioritas. Ini termasuk revitalisasi sekolah serta pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.
Menanggapi undangan tersebut, Abdul Mu’ti memberikan laporan mengenai hasil dan rencana program nasional. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2025, program revitalisasi sekolah telah mencapai 100 persen, menjangkau 16. 167 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14 triliun yang sudah mendapatkan persetujuan DPR untuk merevitalisasi total 71. 744 lembaga pendidikan, dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa revitalisasi ini mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan akses sanitasi, dan penyediaan fasilitas pembelajaran yang berbasis teknologi. “Target kami adalah memastikan setiap lembaga pendidikan memiliki lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung proses belajar-mengajar,” tuturnya.
Selain revitalisasi, pemerintah juga mendukung pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai bagian dari ekosistem pendidikan unggulan. SNT dirancang sebagai sekolah unggul nonasrama yang menerapkan standar kurikulum, kemampuan guru, dan manajemen yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan model pembelajaran yang berkualitas dan bisa diterapkan di daerah lainnya.
Mendikdasmen juga memaparkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pemerintah menyesuaikan tunjangan untuk guru ASN dan non-ASN serta menerapkan sistem penyaluran yang langsung ke rekening guru setiap bulan. Harapannya, langkah ini dapat mempercepat distribusi dana dan meningkatkan transparansi. Di samping itu, program beasiswa bagi guru juga diluncurkan untuk memperkuat keterampilan para pendidik.
Transformasi pembelajaran yang berbasis teknologi juga dipercepat. Pada tahun 2025, pemerintah akan mendistribusikan 288. 865 unit Interactive Flat Panel (IFP) ke lembaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk mendukung proses pembelajaran hybrid dan digital.
Pertemuan di Istana ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia dalam pendidikan, seiring dengan prioritas pembangunan nasional.
