KLIKINFOBERITA.COM,- Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bengkulu Utara mengajukan tiga prioritas strategis kepada Pemerintah Kabupaten: peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kepastian hukum bagi perangkat desa, dan perbaikan kesejahteraan. Usulan disampaikan dalam audiensi dengan Bupati Arie Septia Adinata di ruang kerja Bupati, Selasa (21/7/2026).
Ketua PPDI Kabupaten Bengkulu Utara, Basuki Rahmat, menjelaskan peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan perangkat desa mampu menjalankan tugas administrasi, perencanaan, dan pelayanan publik sesuai regulasi terbaru. Basuki meminta program pelatihan berkelanjutan dan pembinaan teknis yang disesuaikan dengan karakteristik desa-desa di wilayah itu.
“Kami butuh pelatihan yang rutin dan terukur agar perangkat desa dapat meningkatkan kemampuan administrasi, perencanaan, dan pelaporan. Tanpa SDM yang kompeten, program pembangunan di desa sulit berjalan maksimal,” kata Basuki Rahmat.
Selain itu, PPDI menyoroti kebutuhan kepastian hukum yang melindungi tugas dan hak perangkat desa. Basuki menegaskan sering muncul kebingungan penafsiran aturan sehingga perangkat rentan menghadapi risiko hukum saat melaksanakan kebijakan pemerintah desa.
“Kepastian hukum akan memberikan rasa aman bagi perangkat dalam menjalankan tugas. Kami berharap Pemkab memfasilitasi sandaran hukum yang jelas dan konsultasi hukum yang mudah diakses,” ujarnya.
Usulan ketiga menyangkut perbaikan kesejahteraan, termasuk peninjauan tunjangan, skema insentif berdasarkan beban kerja, dan jaminan sosial. Menurut PPDI, peningkatan kesejahteraan menjadi kunci mempertahankan kualitas perangkat dan mengurangi perputaran tenaga di tingkat desa.
Bupati Arie Septia Adinata menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan komitmen mendukung langkah-langkah konkret. “Perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Pemkab siap mendorong program pelatihan, meninjau kebijakan kesejahteraan, serta mencari solusi agar kepastian hukum bagi perangkat bisa terwujud,” kata Arie.
Bupati menambahkan, pihaknya akan memfasilitasi forum koordinasi antara OPD terkait, PPDI, dan lembaga penegak hukum untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap tiga prioritas itu. Rencana pelantikan pengurus PPDI akan menjadi momentum untuk mempercepat tindak lanjut.
Kedua pihak sepakat menyusun agenda kerja bersama: pemetaan kebutuhan pelatihan, kajian regulasi untuk kepastian hukum, dan penyusunan skema insentif. Waktu pelaksanaan akan diumumkan setelah rapat teknis OPD terkait dan PPDI selesai dijadwalkan.
