KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan operasi pemadaman serta penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab. Langkah tersebut menjadi fokus pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secara masif, terpadu, dan segera. Upaya pemadaman diminta tidak bergantung pada kondisi cuaca, termasuk menunggu turunnya hujan.
Menurut Dudung, percepatan penanganan dilakukan melalui peningkatan kapasitas operasi udara dengan mengerahkan pesawat Hercules. Selain itu, penambahan personel di lapangan menjadi salah satu langkah yang ditekankan untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran di wilayah terdampak.
Pengerahan personel akan melibatkan TNI, Polri, dinas terkait, serta masyarakat. Kolaborasi berbagai unsur tersebut diperlukan untuk mendukung operasi pemadaman agar berjalan lebih efektif dan menjangkau lokasi yang membutuhkan penanganan segera.
Arahan Presiden itu menegaskan pentingnya respons cepat dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla. Seluruh unsur terkait diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan melaksanakan langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.
Di sisi lain, penegakan hukum terhadap dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla juga menjadi perhatian. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa Bareskrim Polri telah meningkatkan 98 laporan polisi terkait korporasi ke tahap penyidikan.
Peningkatan status tersebut menunjukkan bahwa laporan-laporan itu telah memasuki tahap penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana serta mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam proses hukum.
Suyudi menegaskan, Polri siap menetapkan tersangka dari kalangan pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. Penetapan tersangka akan didasarkan pada hasil penyidikan dan bukti yang diperoleh penyidik.
Penanganan karhutla, dengan demikian, tidak hanya diarahkan pada pemadaman api, tetapi juga pada penelusuran pertanggungjawaban hukum. Penguatan operasi udara, penambahan personel, koordinasi antarlembaga, dan penyidikan terhadap dugaan keterlibatan korporasi menjadi bagian dari langkah yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Melalui upaya terpadu itu, pemerintah mendorong penanganan karhutla berlangsung lebih cepat dan menyeluruh, sementara Polri melanjutkan proses hukum terhadap laporan yang sedang ditangani.
