KLIKINFOBERITA.COM,- Dalam situasi penyesuaian anggaran daerah akibat UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu memberikan kabar baik untuk 3. 847 pegawainya.
Walikota Dedy Wahyudi dengan tegas menolak kabar mengenai kemungkinan merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Saya tidak pernah mempertimbangkan untuk merumahkan PPPK. Tidak ada yang akan di-PHK, saya akan berjuang dengan keras untuk hal ini,” ungkapnya secara tegas.
Pernyataan ini sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran terkait kebijakan penghematan anggaran. Alih-alih melakukan pemutusan kerja, Pemkot memilih untuk merombak anggaran belanja. Fokus dari strategi ini adalah memangkas pengeluaran yang dianggap tidak prioritas, seperti perjalanan dinas dan program sosialisasi yang kurang berdampak. “Kami sudah mulai melakukan langkah ini, perjalanan dinas akan dikurangi lagi,” tambah Dedy.
Data dari Pemkot menunjukkan ada 3. 440 PPPK dengan status penuh waktu dan 407 paruh waktu, yang menyerap 45,5 persen dari APBD. Untuk menjaga keseimbangan, Dedy menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jika PAD meningkat, tidak ada yang akan terdampak,” tegasnya.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan stabilitas dalam pelayanan publik dan memberikan kepastian bagi PPPK yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan di Bengkulu.
