KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memutuskan untuk tidak menyelenggarakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun anggaran 2026. Keputusan ini diambil secara resmi setelah mengevaluasi situasi keuangan daerah, di mana pengeluaran untuk pegawai telah melebihi batas maksimum yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keputusan untuk menghentikan rekrutmen CPNS ini ditetapkan setelah Pemkab Bengkulu Tengah melakukan rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan tersebut dilaksanakan tidak lama setelah pemerintah daerah menerima surat permintaan kuota pegawai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) pada Maret 2026, yang datang sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Tengah, Rahmat Apriadi, S. STP, ME, menyampaikan informasi ini melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Yudion, SH. Ia menegaskan bahwa hasil diskusi dengan pemimpin daerah dan kepala dinas/instansi mencapai kesepakatan untuk tidak melanjutkan penerimaan CPNS tahun ini demi menjaga keseimbangan anggaran daerah.
“Surat permohonan dari Kemenpanrb telah kami terima sebelum Lebaran. Begitu dokumen diterima, kami langsung melaporkannya kepada Bupati dan mengumpulkan semua pimpinan OPD untuk berdiskusi. Dari hasil rapat tersebut, ditetapkan dengan tegas: seleksi CPNS tahun 2026 tidak akan dilaksanakan sama sekali,” ungkap Yudion di kantor BKPSDM, Senin (11/5/2026).
Dia menambahkan, keputusan ini diambil bukan tanpa alasan yang kuat. Salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan ini adalah tingginya biaya untuk gaji dan tunjangan pegawai. Sesuai dengan aturan nasional, pengeluaran untuk pegawai di setiap daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD, agar sisa anggaran dapat dialokasikan untuk pembangunan fisik, pelayanan publik, dan program sosial lainnya. Namun, hasil verifikasi dan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) menunjukkan bahwa pengeluaran pegawai di Bengkulu Tengah saat ini telah melampaui batas yang wajar tersebut.
“Kami telah melakukan pengecekan dan penghitungan detail bersama BKD. Ternyata, pengeluaran pegawai kita dalam satu tahun anggaran telah melebihi batas 30 persen tersebut. Padahal, ketentuan dari pusat sangat jelas, tidak diperbolehkan melampaui angka ini. Jika kita tetap memaksakan membuka formasi baru, otomatis beban anggaran akan semakin berat dan mengganggu pos pengeluaran lain yang lebih penting bagi masyarakat. Ini adalah pertimbangan utama kami,” tegas Yudion.
Meskipun tidak ada penerimaan CPNS tahun ini, Pemkab Bengkulu Tengah memastikan bahwa kebutuhan sumber daya manusia di setiap instansi tetap terjaga dan dapat berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari rekrutmen massal yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, di mana pemerintah daerah telah merekrut ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi kekosongan posisi teknis dan fungsional.
Oleh karena itu, fokus utama manajemen kepegawaian untuk tahun 2026 bukanlah penambahan jumlah pegawai, melainkan penataan dan pemerataan pegawai yang sudah ada. Pemerintah akan menyusun kembali distribusi ASN agar lebih tepat sasaran, sesuai dengan keahlian, dan disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan maupun di masing-masing dinas.
“Tidak ada isu besar meski tahun ini tidak ada penerimaan pegawai. Tahun lalu, kami sudah merekrut banyak PPPK, sehingga jumlah staf tetap mencukupi. Saat ini, fokus kami adalah mengatur penempatan, seimbangnya beban kerja, dan meningkatkan kualitas kinerja pegawai yang ada. Tujuannya adalah untuk mempercepat, mempermudah, dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2025 lalu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah juga telah melantik 261 CPNS hasil seleksi pada tahun 2024. Saat ini, semua pegawai baru tersebut telah ditempatkan di masing-masing OPD dan sedang menjalani masa pembinaan serta pelatihan dasar sebelum resmi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil penuh.
Kondisi ini menegaskan bahwa kemungkinan penerimaan ASN baru di Bengkulu Tengah dalam waktu dekat masih sangat kecil. Selama biaya pegawai belum bisa diturunkan dan tetap di atas 30 persen, kesempatan untuk membuka formasi baru diperkirakan belum akan ada. Pemerintah bertekad untuk mengelola anggaran ini agar keuangan daerah tetap sehat dan pembangunan dapat berlanjut.
