KLIINFOBERITA.COM,- Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian utama program kerja Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian. Program yang populer disebut “jalan mulus” itu dirancang menyasar seluruh kabupaten/kota, dengan penentuan titik prioritas teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi.
Gubernur Helmi Hasan menyatakan bahwa penentuan locus atau titik pembangunan terbaik menjadi wewenang PUPR karena pihaknya membutuhkan data teknis dan representasi dari setiap daerah. “Soal titik, locus yang paling pas itu PU yang menentukan karena Gubernur tidak bisa menentukan. Namun, anggarannya menjadi kewenangan Gubernur,” ujarnya baru-baru ini. Helmi mengingatkan agar PUPR menyajikan peta prioritas yang jelas sehingga setiap kabupaten dan kota mendapat porsi yang proporsional.
Helmi menekankan pentingnya pemerataan agar tidak muncul kesan ada daerah yang dianaktirikan. Ia memberi contoh bahwa beberapa daerah seperti Bengkulu Selatan pernah terlihat kurang mendapat perhatian, sehingga perlu bukti bahwa tidak ada kabupaten yang ditinggalkan dalam program ini. “Nanti PU paparkan itu. Bahwasannya tidak ada satu pun kabupaten yang ditinggalkan,” tegasnya.
Pemerintah provinsi memasang target cakupan yang ambisius, namun Helmi mengingatkan pelaksanaan tidak bisa berjalan tergesa-gesa. Proses teknis seperti perencanaan, lelang, dan persiapan pelaksanaan harus dilalui untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan proyek. “Tahun pertama juga kita belum bisa running di awal. Kita pengennya di awal, tetapi tidak bisa karena ada teknis yang harus dilalui sebelum melaksanakan, baik itu dari segi lelang hingga pelaksanaan,” jelasnya.
Kepala Dinas PUPR Provinsi diminta menyusun daftar titik prioritas yang merepresentasikan kebutuhan tiap kabupaten/kota serta menjelaskan besaran anggaran dan jadwal pelaksanaan. Dengan pendekatan tersebut, Pemprov berharap realisasi program jalan mulus berjalan terukur, transparan, dan dapat mengatasi persoalan jalan rusak yang menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi ekonomi lokal.
Program ini diharapkan mendorong konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan akses layanan publik. Pemerintah Provinsi juga membuka peluang koordinasi lebih erat dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pengadaan lahan, perizinan, dan persiapan teknis lainnya agar pembangunan berjalan lancar dalam dua tahun masa kepemimpinan Helmi–Mian.
