KLIKINFOBERITA.COM, – Pemerintah Kota Bengkulu resmi meluncurkan program inovatif bertajuk Sekolah Nikah sebagai upaya strategis untuk menyiapkan calon pengantin menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga serta menekan angka perceraian yang masih tergolong tinggi di wilayah tersebut.
Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, mengungkapkan bahwa tingginya angka perceraian di kota ini menjadi perhatian serius pemerintah. Oleh sebab itu, program Sekolah Nikah digagas sebagai sarana edukasi bagi calon pengantin agar memahami betul tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam membina rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.“Menikah bukan hal yang mudah dan murah, butuh kesiapan mental, emosional, dan ekonomi. Sekolah Nikah hadir agar calon pengantin benar-benar paham apa arti pernikahan dan siap menghadapi tantangan di dalamnya. Kami juga menegaskan, bagi yang belum cukup umur, sebaiknya menunda dulu pernikahan,” ujar Dedy Wahyudi dalam konferensi pers di Balai Kota, Kamis (4/9).
Program ini akan memberikan materi komprehensif, mulai dari komunikasi efektif, pengelolaan keuangan rumah tangga, pemahaman psikologi pasangan, hingga penyelesaian konflik yang konstruktif. Dedy berharap, dengan bekal pengetahuan tersebut, pasangan muda mampu menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”Insya Allah, dengan adanya sekolah ini, angka perceraian di Bengkulu akan menurun signifikan,” tambah Dedy.
Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak-anak yang sering menjadi pihak paling rentan. Anak-anak dari keluarga yang bercerai berpotensi mengalami trauma psikologis, gangguan emosional, hingga masalah sosial di kemudian hari. Tidak hanya itu, hak-hak anak seperti pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan berisiko tidak terpenuhi dengan optimal.
Oleh sebab itu, Sekolah Nikah juga menekankan pentingnya perencanaan keluarga dan pemahaman tentang dampak jangka panjang dari keputusan menikah dan bercerai.
Sekolah Nikah akan dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan lembaga agama, psikolog, konselor keluarga, serta praktisi hukum. Selain itu, pemerintah kota juga akan memperkuat sosialisasi mengenai batas usia nikah dan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku agar pernikahan tidak dilakukan secara dini.
Program ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengurangi angka perceraian yang masih menjadi masalah sosial serius di Indonesia.
