KLIKINFOBERITA.COM,- Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menerima audiensi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (1/7). Pertemuan difokuskan pada penguatan sinergi pelaksanaan program prioritas Presiden di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas percepatan implementasi Program Ruang Bersama Indonesia (RBI), penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta pembentukan dan penguatan Satuan Tugas Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Satgas Pencegahan TPKS) di instansi pemerintah dan ruang publik.
“Kita harus memastikan program-program ini berjalan terintegrasi dan memberikan dampak langsung bagi perempuan dan anak di seluruh daerah,” kata Dudung. Ia menegaskan peran Kantor Staf Presiden (KSP) dalam mengawal, mengkoordinasikan, serta mengatasi hambatan pelaksanaan program agar tepat sasaran.
Arifah Fauzi menyatakan perlu ada mekanisme layanan pengaduan yang mudah diakses. “Integrasi layanan pengaduan melalui platform SAPA 129 harus segera direalisasikan agar korban mendapat respons cepat dan komprehensif,” ujar Menteri Arifah. Ia menambahkan bahwa sistem satu data perempuan dan anak menjadi kunci untuk perencanaan kebijakan yang berbasis bukti.
Selain itu, pembahasan juga meliputi upaya penguatan pemberdayaan perempuan dalam konteks ketahanan keluarga, kemandirian ekonomi, dan kepemimpinan. Arifah menekankan pentingnya penguatan ekonomi berbasis komunitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan sebagai bagian dari strategi pemulihan pasca-pandemi.
KSP berkomitmen menjalankan fungsi pengawalan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan debottlenecking untuk memastikan semua program berjalan efektif. “Kami akan terus melakukan pemantauan dan mempercepat solusi birokrasi yang menghambat implementasi di lapangan,” kata Dudung.
Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antar-institusi untuk mewujudkan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak, serta memperkuat ekosistem perlindungan yang menyeluruh di tingkat nasional dan daerah.
