KLIKINFOBERITA.COM,- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan capaian fiskal Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk Tahun Anggaran 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Paparan tersebut menyorot realisasi belanja dan peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melampaui target.
“Hasil LKPP 2025 ini menunjukkan kemajuan pada pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset negara,” kata Prasetyo saat memaparkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kemensetneg yang merupakan konsolidasi dari 17 satuan kerja.
Dari sisi belanja, Kemensetneg merealisasikan 92,12 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp6,8 triliun. Menurut Prasetyo, serapan anggaran tersebut digunakan untuk operasional kementerian, pemeliharaan fasilitas negara, serta tugas protokoler dan administrasi yang memastikan kelancaran fungsi pemerintahan. “Kami terus menjaga akuntabilitas agar belanja tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan instansi,” ujarnya.
Kemensetneg juga mencatat capaian PNBP yang signifikan. Per 31 Desember 2025, realisasi PNBP mencapai Rp1,062 triliun, atau 144,38 persen dari target Rp736,07 miliar. Prasetyo menjelaskan lonjakan PNBP disebabkan oleh optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan layanan publik, dan penguatan pengelolaan sumber pendapatan nonpajak. “Kenaikan ini membuka ruang bagi diversifikasi pendapatan negara selain dari pajak,” katanya.
Rapat kerja yang membahas LKPP tersebut dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Sekretaris Kemensetneg, Direktur Utama PPK Kemayoran, Direktur Utama PPK Gelora Bung Karno, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama. Anggota Komisi XI memberikan sejumlah pertanyaan terkait rincian belanja dan mekanisme pencatatan pendapatan yang dijawab langsung oleh tim akuntansi kementerian.
Dengan capaian ini, Kemensetneg menegaskan komitmen menjalankan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, sembari menyiapkan langkah-langkah peningkatan kinerja fiskal di tahun anggaran berikutnya.
