KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah Kabupaten Kaur resmi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Penyerahan nota keuangan ini dilakukan dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kaur, pada Senin (7/9/2026). Langkah strategis ini menjadi gerbang awal pembahasan anggaran perubahan yang sangat diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi masyarakat di tengah dinamika pembangunan.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaur Januardi, didampingi Wakil Ketua II Mardianto. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, jajaran Forkopimda, serta seluruh anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Dalam dokumen rancangan tersebut, pemerintah daerah menargetkan total pendapatan daerah sebesar Rp856,39 miliar. Sementara itu, total belanja daerah diproyeksikan mencapai angka Rp887,86 miliar. Kondisi struktural ini secara otomatis memunculkan defisit anggaran sebesar Rp31,46 miliar.
Guna menutupi defisit tersebut, pemerintah merencanakan penerimaan pembiayaan senilai Rp32,46 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Rincian pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp47,91 miliar, pendapatan transfer Rp798,19 miliar, dan lain-lain pendapatan sah Rp10,29 miliar. Adapun alokasi belanja mencakup belanja operasi Rp657,15 miliar, belanja modal Rp53,43 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp176,28 miliar.
Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan bahwa perubahan anggaran ini bukan sekadar penyesuaian administratif semata. Melainkan, sebuah instrumen vital untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah secara menyeluruh. Ia menyoroti empat fokus utama kebijakan, yakni penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kita ingin anggaran ini benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga perdagangan harus terus didorong untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang kokoh,” ujar Abdul Hamid di sela-sela paripurna.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat mutlak agar masyarakat Kaur memiliki daya saing tinggi. Selain itu, upaya mengentaskan kemiskinan tetap menjadi prioritas puncak yang tidak bisa ditunda lagi. Abdul Hamid berharap seluruh fraksi di DPRD Kaur dapat mencermati setiap program secara kritis dan konstruktif. Sinergitas antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan agar lahir kebijakan anggaran yang tepat sasaran, realistis, dan membawa berkah bagi kemajuan Kabupaten Kaur ke depan.
Melalui momentum pembahasan ini, pemerintah daerah optimistis dapat menghasilkan dokumen anggaran yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, sehingga evaluasi di kemudian hari dapat dilakukan secara objektif. Dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat juga menjadi kunci suksesnya implementasi program-program strategis tersebut. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan legislatif, Kabupaten Kaur diyakini mampu melangkah lebih jauh dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Para ahli perencanaan anggaran daerah menilai langkah penyesuaian ini sangat relevan dengan kondisi makroekonomi saat ini. Fleksibilitas dalam mengelola keuangan daerah akan memastikan bahwa setiap program prioritas tidak mengalami hambatan berarti di tengah jalan. Masyarakat pun menantikan realisasi dari janji-janji politik yang telah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan resmi ini demi masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.
