JAKARTA, Klikinfoberita.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan kepada para pengurus, kader, dan warga Muhammadiyah untuk tetap mengikuti ketentuan organisasi agar Muhammadiyah tidak terbawa arus politik praktis lima tahunan yang akan berlangsung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ia menegaskan agar para kader tidak membawa kehendak sendiri dan memahami posisi Muhammadiyah dalam situasi politik kekinian. “Jangan membawa kehendak sendiri-sendiri dalam bermuhammadiyah, termasuk dalam menghadapi situasi politik lima tahunan,” kata Haedar dalam keterangan tertulis yang dilansir kompas.com, Selasa (3/10/2023).
“Kalau tidak paham posisi organisasi dan situasi secara komperhensif, sebaiknya kader Muhammadiyah belajar seksama agar tidak gagal paham. Bila berdasarkan kemauan dan persepsi pribadi, apalagi bersifat parsial dan tendensius, hilanglah eksistensi organisasi yang besar ini,” ujarnya lagi.
Ia lantas menegaskan bahwa Muhammadiyah telah memiliki sikap politik melalui Khittah Denpasar 2002 silam. Dalam Khittah itu dijelaskan bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, melainkan berpolitik kebangsaan dan politik kenegaraan.
“Silakan kaji secara seksama semua Khittah tersebut secara mendalam disertai pemahaman atas konteks dan perjalanan Muhammadiyah sejak berdiri hingga saat ini. Jangan dangkal dalam memahaminya, apalagi sekadar pemikiran sesaat secara perseorangan,” kata Haedar.
Haedar menjelaskan, dengan Khittah tersebut bukan berarti Muhammadiyah anti terhadap politik praktis.
Muhammadiyah dalam posisi mendorong para anggota, kader untuk aktif ke partai politik selain di lembaga pemerintahan dan lembaga strategis lainnya. Termasuk, menjalin komunikasi politik dengan partai politik yang berkontestasi dalam Pemilu 2024. Akan tetapi, dalam Khittah Denpasar 2002 ditegaskan bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan pollitik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban. (kps)
