KLIKINFOBERITA.COM,- Turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Bengkulu membuat petani merasa tertekan. Saat ini, harga sawit jauh lebih rendah dari yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, sehingga menimpa pendapatan petani dan mengancam keberlangsungan ekonomi di daerah penghasil sawit.
Fitri SE, seorang politisi dari Partai Gerindra yang juga anggota DPRD Bengkulu untuk daerah pemilihan Mukomuko sekaligus petani sawit, mengungkapkan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan. Ia melaporkan bahwa harga TBS di berbagai perusahaan pengolahan hanya berada di kisaran Rp1. 700 sampai Rp1. 800 per kilogram, sementara harga di tingkat pengepul bahkan lebih rendah, mencapai Rp1. 200 per kilogram.
Ia mengatakan bahwa keadaan tersebut sangat menyulitkan bagi petani yang selama ini bergantung pada hasil perkebunan sawit. Terlebih lagi, harga tersebut sangat jauh dari angka yang ditetapkan pemerintah provinsi. “Sekarang harga sawit jatuh drastis. Penyebabnya tidak jelas bagi kami. Sebagai petani dan wakil rakyat di DPRD Provinsi Bengkulu, saya meminta pemerintah untuk bertindak tegas. Harga sawit harus sesuai ketetapan pemerintah provinsi Rp3. 400 per kilogram. Jika perusahaan membayar di bawah angka itu, seharusnya mereka diberikan sanksi. Jika perlu, perusahaan yang tidak mematuhi aturan harus ditutup,” tegas Fitri pada Jumat (22/5/2026).
Ia menambahkan, petani saat ini tidak hanya berjuang dengan harga yang rendah, tetapi juga harus menghadapi antrean panjang di pabrik pengolahan sawit. Banyak hasil panen yang menumpuk karena lambatnya distribusi ke perusahaan.
Ketika buah sawit dibawa ke pabrik, antrean kendaraan pengangkut sangat panjang. Situasi ini semakin membebani petani karena mereka harus menunggu lama, dan hasil panen yang dijual juga dihargai dengan sangat rendah.
Fitri menekankan bahwa pemerintah perlu segera turun tangan untuk menstabilkan harga dan melindungi petani dari kerugian yang terus menerus. Jika masalah ini dibiarkan tanpa solusi konkret, ia khawatir keadaan petani sawit di Bengkulu akan semakin sulit.
“Pemerintah harus memperhatikan nasib petani. Harga harus distabilkan. Jika situasinya berlanjut seperti ini, lama-lama petani bisa punah,” pungkasnya.
Penurunan drastis harga sawit ini menjadi perhatian serius, diingat sektor perkebunan sawit adalah salah satu pilar utama perekonomian masyarakat di beberapa daerah di Bengkulu, terutama Mukomuko. Diharapkan pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk meringankan beban petani.
“Kami tidak jelas tentang apa yang menyebabkan penurunan harga ini. Padahal pemerintah provinsi telah menetapkan harga Rp3. 400 per kilogram. Jika perusahaan menetapkan harga di bawah itu, harus ada konsekuensi. Jika tidak mengikuti, lebih baik dihentikan saja,” ungkap Fitri, Jumat (22/5/2026).
Selain masalah harga yang rendah, Fitri juga mengungkapkan adanya masalah dalam rantai distribusi. Antrean panjang truk di pabrik pengolahan menyebabkan hasil panen menumpuk di lapangan. Keterlambatan dalam proses pengolahan semakin memperburuk kerugian karena petani harus menanggung biaya transportasi dan penurunan kualitas buah.
Fitri mendesak pemerintah provinsi dan lembaga terkait untuk segera bertindak dengan langkah nyata: penegakan harga minimum, pemeriksaan kepatuhan perusahaan, serta percepatan layanan pengolahan dan distribusi. Ia khawatir tanpa tindakan, para petani kecil akan semakin terpuruk dan mungkin meninggalkan usaha perkebunan sawit.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu belum memberikan tanggapan terkait tuntutan tersebut ketika dihubungi. Sementara itu, asosiasi pengusaha sawit menyatakan bahwa penurunan harga global dan permintaan menjadi penyebab menurunnya harga, tetapi perlu analisis lebih lanjut agar solusi yang diusulkan tidak merugikan salah satu pihak.
Penurunan harga sawit menjadi perhatian karena sektor perkebunan ini mendukung ekonomi di beberapa kabupaten, terutama Mukomuko. Jika masalah ini tidak ditangani segera, dampak sosial dan ekonomi yang muncul bisa semakin meluas, termasuk penurunan pendapatan rumah tangga dan kemungkinan migrasi tenaga kerja ke kota.(red,adv)
