KLIKINFOBERITA.COM,- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu telah mengambil inisiatif dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan tambahan 10 ribu blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik kepada pemerintah pusat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan yang semakin bertambah.
Adnan Kasidi, yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bengkulu Tengah, mengungkapkan hal tersebut kepada para wartawan di ruang kerjanya pada hari Selasa (22/4). Ia menyatakan bahwa meskipun baru saja menerima 1. 000 blangko tambahan dari Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu, jumlah itu masih dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka menengah.
“Baru-baru ini kami mendapatkan tambahan 1. 000 blangko dari provinsi. Namun, penggunaan blangko kami rata-rata mencapai 50 hingga 100 blangko per hari, tergantung banyaknya kunjungan masyarakat,” kata Adnan.
Dengan konsumsi yang cukup tinggi saat ini, stok blangko yang ada tinggal sekitar 750 keping. Jika tidak segera ditambah, dikhawatirkan akan terjadi kendala dalam pelayanan beberapa minggu ke depan. Karenanya, mereka telah menjalin komunikasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu dan mengajukan permohonan resmi ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri.
Adnan menjelaskan bahwa peningkatan permintaan blangko KTP elektronik disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, banyak warga yang melakukan perubahan data kependudukan seperti alamat, status perkawinan, dan perbaikan kesalahan penulisan. Kedua, ada peningkatan jumlah penduduk yang pindah dari daerah lain untuk menetap dan bekerja di Bengkulu Tengah, sehingga memerlukan dokumen kependudukan baru.
“Kami menyadari betapa pentingnya KTP elektronik bagi masyarakat, yang dibutuhkan untuk berbagai urusan seperti pekerjaan, pendidikan, dan transaksi keuangan. Oleh karena itu, kami tidak ingin ada kendala dalam pelayanan,” ujarnya.
Saat ini, mereka masih menunggu respon dan keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai jumlah blangko yang akan disetujui. Meskipun begitu, Adnan memastikan bahwa seluruh layanan di kantor Dukcapil dan unit-unit pelayanan di kecamatan tetap berjalan dengan baik tanpa mengalami penundaan. Pihaknya juga terus berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan stok yang tersedia agar dapat digunakan secara efisien hingga blangko tambahan diterima.
