KLIKINFOBERITA.COM,- Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Kaur menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, serta belum optimalnya kontribusi sektor tambak udang terhadap penerimaan daerah. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Senin (6/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Janudardi, didampingi Wakil Ketua II Mardianto, S.AP. Hadir Wakil Bupati Abdul Hamid, S.Pd.I., unsur Forkopimda, Sekda, kepala OPD, anggota DPRD, dan undangan lainnya. Rio Chandra, S.H. dari Fraksi PBB bertindak sebagai juru bicara tujuh fraksi yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PBB, NasDem, Kaur Bangkit Sejahtera, dan Dewan Pengawas Pemerintah Pembangunan Kaur.
Dalam penyampaiannya, Rio memulai dengan mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LHP 2025. “Semoga pencapaian ini sesuai kondisi lapangan dan dapat dipertahankan, serta menjadi pemacu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaur,” ujarnya.
Meski memberi apresiasi, fraksi-fraksi mencatat sejumlah persoalan mendesak. Sorotan utama tertuju pada sektor tambak udang yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD, meski usaha tambak terus berkembang. DPRD juga meminta penjelasan terkait dampak lingkungan dari aktivitas tambak tersebut.
“Kami mengharapkan ketegasan dan langkah konkret dari Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan PAD dari sektor tambak udang,” kata Rio, seraya meminta klarifikasi dan rencana aksi dari eksekutif.
Fraksi-fraksi menyoroti besarnya SiLPA 2025 sebagai indikasi pemanfaatan anggaran yang belum optimal. Dari target PAD lebih dari Rp59 miliar, realisasi baru mencapai lebih dari Rp19 miliar atau sekitar 33,43 persen. Meski terdapat peningkatan dibandingkan realisasi 2024 yang lebih dari Rp17 miliar, DPRD menilai capaian itu belum memuaskan.
Dalam rekomendasinya, fraksi-fraksi meminta pemerintah daerah untuk:
Meningkatkan pemerataan pembangunan.
Meninjau kembali objek retribusi daerah.
Memperkuat pengawasan penggunaan anggaran.
Menyusun perencanaan lebih tepat agar SiLPA dapat ditekan.
Fraksi juga mendesak pengawasan, penertiban, dan pembinaan terhadap pengusaha tambak udang agar usaha tersebut memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat, meningkatkan penerimaan daerah, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Selain masalah fiskal dan sektor tambak, DPRD mengusulkan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Tuba di wilayah Bintuhan. Fraksi menilai DAS menyempit akibat enceng gondok dan kangkung, sehingga memicu banjir berkala di Desa Air Dingin, Pasar Lama, dan Bandar Jaya. Fraksi juga mengusulkan peningkatan kualitas jalan di Padang Kelili, Desa Sinar Pagi, sepanjang sekitar 600 meter yang rusak dan rawan kecelakaan.
Menanggapi catatan DPRD, Wakil Bupati Abdul Hamid menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD sejak awal masa kepemimpinan Bupati Gusril Pausi. Menurutnya, sektor tambak udang menjadi potensi yang terus didorong.
“Pemerintah telah membentuk Satgas PAD untuk mengidentifikasi dan menggali potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal. Semua masukan fraksi akan kami sampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti,” kata Abdul Hamid.
Ia menambahkan bahwa jawaban resmi eksekutif terhadap pandangan umum fraksi akan disampaikan pada rapat paripurna lanjutan, lengkap dengan data dan rencana tindak lanjut.
