Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata melantik 2.297 Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Rabu (31/12), menutup 2025 dengan langkah strategis penguatan birokrasi daerah. Upacara di Aula Kantor Bupati ini dihadiri Wakil Bupati H. Sumarno, S.Pd., Forkopimda, dan pejabat Pemkab, menandai integrasi massal tenaga paruh waktu ke Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam sambutan, Arie Septia Adinata menyampaikan selamat hangat. “Saya dan Wakil Bupati ucapkan selamat kepada seluruh PPPK Paruh Waktu. Alhamdulillah, SK telah resmi diberikan. Momentum akhir tahun ini jadi awal baik. Bapak/Ibu kini sah sebagai ASN PPPK Paruh Waktu,” katanya.
Pelantikan ini bagian dari kebijakan nasional Kementerian PAN-RB untuk optimalkan formasi ASN dengan skema paruh waktu, hemat anggaran hingga 30 persen per pegawai. Di Bengkulu Utara, formasi tersebar di pendidikan (1.200 orang), kesehatan (800), dan administrasi (297), targetkan layanan publik lebih cepat dan merata ke 15 kecamatan.
“Fleksibilitas paruh waktu ini revolusioner. Guru dan petugas kesehatan bisa layani masyarakat tanpa beban full-time, sambil dorong inovasi,” ujar Arie, soroti manfaat pasca-reformasi ASN 2023. Wakil Bupati Sumarno menambahkan, “Kontribusi mereka krusial capai target RPJMD 2025-2029, seperti swasembada pangan dan wisata berkelanjutan.
Para pelantik berbagi euforia. “Senang akhirnya resmi. Saya siap ajar anak desa dengan semangat baru,” kata Rina, guru PPPK dari Air Padang. Data Pemkab catat, rekrutmen ini rekor tertinggi regional, kurangi tunggakan honorer hingga 40 persen.
Konteks nasional, KemenPAN-RB laporkan 500 ribu PPPK paruh waktu dilantik 2025 secara keseluruhan, dukung efisiensi APBN Rp 15 triliun. Analis birokrasi UI, Dr. Andi Rahman, nilai inisiatif Bengkulu Utara “model sukses” untuk daerah lain.
Upacara tutup dengan sumpah jabatan dan doa bersama, janjikan 2026 lebih produktif. Pemkab optimis, indeks pelayanan publik naik 20 poin tahun depan berkat tambahan tenaga ini.
