KLIKINFOBERITA.COM,- Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajudin dan Wakil Bupati Yevri Sudianto menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Senin (7/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat. Agenda utama rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bengkulu Selatan Juli Hartono, didampingi Wakil Ketua I Holman dan Wakil Ketua II Dodi Martian. Turut hadir seluruh anggota DPRD, unsur Forkopimda atau perwakilan, Sekretaris Daerah Ir. Susmanto, M.M., para asisten dan staf ahli setda, kepala OPD, serta sejumlah undangan.
Dalam forum tersebut, setiap fraksi di DPRD Bengkulu Selatan menyampaikan pandangan dan sikap terkait arah kebijakan dalam Raperda Perubahan APBD 2026. Pembahasan mencakup proyeksi pendapatan daerah, rencana belanja, hingga program dan kegiatan prioritas pembangunan yang diusulkan pemerintah daerah.
Selain merespons substansi Raperda, fraksi-fraksi juga memberikan catatan dan masukan konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Masukan itu diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran agar pelaksanaan Perubahan APBD berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tahapan krusial dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Seluruh pandangan, saran, dan catatan akan menjadi bahan diskusi lanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah, termasuk di forum Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Melalui proses pembahasan yang konstruktif dan sinergis, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menargetkan Perubahan APBD 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Anggaran yang disepakati diharapkan mampu mendorong prioritas pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu Selatan.
Sebagai konteks, dalam pembahasan perubahan APBD di berbagai daerah termasuk di Bengkulu fraksi legislatif biasanya menyoroti pengendalian belanja operasional, penguatan sektor pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Catatan serupa juga kerap muncul dalam pandangan umum fraksi di wilayah lain yang tengah membahas perubahan APBD tahun ini.
