KLIKINFOBERITA.COM,- Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan tersebut diambil setelah Presiden berdiskusi dengan sejumlah ilmuwan, akademisi, dan peneliti di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, BPGMN akan menjadi lembaga yang mengedepankan pencegahan, bukan hanya bertindak setelah kebakaran terjadi. Badan tersebut direncanakan berada langsung di bawah Presiden serta diperkuat para ilmuwan dan tenaga profesional dengan dukungan anggaran yang memadai.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” kata Raja Juli.
Menurut dia, pendekatan pencegahan dinilai penting untuk menekan risiko kebakaran di kawasan gambut. Pemerintah akan memberi perhatian pada enam provinsi berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli juga menyebut basis kerja pencegahan akan diperkuat hingga tingkat desa. Masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan gambut diharapkan terlibat dalam menjaga lingkungan, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, pembentukan BPGMN merupakan bagian dari upaya membuat pengelolaan gambut lebih terpadu dengan dukungan data dan hasil penelitian.
“Kesimpulan rapat para ahli ini adalah memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Ini tadi disampaikan, dan Bapak Presiden menyetujui,” ujar Brian.
Brian menjelaskan, data mengenai karakteristik dan potensi lahan penting untuk menentukan pemanfaatan kawasan secara tepat, termasuk untuk budidaya tanaman, perikanan, dan kegiatan produktif lainnya. Hasil riset dari perguruan tinggi juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah penanganan gambut.
Menurut Brian, penguatan pencegahan juga berkaitan dengan efisiensi anggaran. Penanganan kebakaran ketika api sudah meluas membutuhkan biaya besar, sehingga langkah antisipasi sejak awal dinilai perlu diperkuat.
BPGMN juga akan didukung teknologi untuk mempercepat deteksi potensi kebakaran. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) disiapkan mendukung pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas berbasis teknologi, termasuk kecerdasan buatan.
Dengan pembentukan BPGMN, pemerintah menempatkan pengelolaan gambut dan mangrove dalam pendekatan yang lebih terintegrasi, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterlibatan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pencegahan karhutla sekaligus mendorong pemanfaatan lahan gambut secara berkelanjutan.
Selain pencegahan kebakaran, lembaga ini diarahkan mendukung pemulihan ekosistem, perlindungan mangrove, serta pemanfaatan lahan yang memperhatikan kondisi lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar secara berkelanjutan secara tepat.
