KLIKINFOBERITA.COM,-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali menunjukkan komitmen kuat dalam membangun birokrasi yang bersih dan transparan. Setelah apel bersama dan penandatanganan Surat Pernyataan Anti Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi pada Senin kemarin, Gubernur Helmi Hasan menegaskan langkah konkret untuk memperkuat reformasi birokrasi di daerah.
Dalam pertemuan evaluasi internal yang digelar Selasa pagi, Gubernur Helmi menekankan pentingnya implementasi nyata dari komitmen anti-pungli yang telah disepakati seluruh ASN. “Tindakan nyata harus menjadi prioritas. Birokrasi yang bebas dari pungli bukan hanya harapan, tapi kewajiban moral kita bersama demi melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujar Helmi.
Sebagai bagian dari reformasi, Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah mengembangkan sistem pelaporan digital yang memudahkan masyarakat dan ASN melaporkan dugaan pungli atau gratifikasi secara cepat dan transparan. Sistem ini akan segera diujicobakan di beberapa OPD sebelum diterapkan secara menyeluruh.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Andrianto, menambahkan, “Kami juga mengadakan pelatihan integritas dan etika kerja secara berkala bagi seluruh ASN. Upaya ini untuk memastikan nilai-nilai profesionalisme dan anti-korupsi tertanam kuat dalam budaya kerja pemerintah daerah.
Dukungan penuh dari masyarakat menjadi salah satu kunci suksesnya program ini. Gubernur Helmi mengajak warga untuk bersama-sama mengawasi dan ikut berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah di Provinsi Bengkulu. Reformasi birokrasi yang berkelanjutan diyakini menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang lebih maju dan berkeadilan.
