KLIKINFOBERITA.COM,- Wakil Bupati Bengkulu Utara H. Sumarno, S.Pd., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara yang digelar pada Senin (13/7/2026). Rapat mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD serta jawaban eksekutif terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, serta pembahasan lanjutan satu Raperda yang sebelumnya telah dibahas.
Dua raperda utama yang menjadi fokus sesi kali ini adalah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Selain itu, raperda mengenai perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah turut mendapat perhatian sebagai bahan tindak lanjut.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD itu dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri anggota dewan dari berbagai fraksi. Hadir pula unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
Dalam penyampaian pandangan umum, masing-masing fraksi memberi apresiasi atas penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025, namun juga menyampaikan catatan penting. Sorotan utama meliputi realisasi belanja daerah, efektivitas program, serta kebutuhan perbaikan sistem pengelolaan dan penatausahaan aset daerah agar lebih akuntabel dan transparan. Sejumlah fraksi meminta perincian lebih detail terkait pos-pos pengeluaran yang dianggap belum sesuai prioritas.
Menanggapi masukan legislator, Wakil Bupati yang diwakili Asisten II Setdakab Bengkulu Utara, Ir. Alfian, MM, menyatakan pihak eksekutif mencatat seluruh saran dan dukungan fraksi untuk melanjutkan pembahasan raperda. Alfian mengatakan, setelah paripurna ini, proses akan dilanjutkan melalui rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) dan hearing dengan pihak terkait dalam dua hingga tiga hari mendatang.
“Semua fraksi menyatakan dukungan untuk pembahasan lebih lanjut. Kami akan menindaklanjuti rekomendasi melalui mekanisme pansus dan konsultasi teknis agar raperda segera berbentuk produk hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Alfian usai rapat.
Dengan langkah lanjutan itu, DPRD dan eksekutif menegaskan komitmen bersama mempercepat pembentukan peraturan daerah yang mendukung tata kelola keuangan dan aset yang lebih baik bagi Kabupaten Bengkulu Utara.
