KLIKINFOBERITA.COM,- Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menerima audiensi Tim Papua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dipimpin langsung oleh Dr. Atnike Nova Sigiro di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9). Pertemuan strategis ini digelar untuk merespons eskalasi konflik bersenjata antara aparat TNI/Polri dan kelompok TPNPB-OPM yang terus memakan korban jiwa serta memicu gelombang pengungsian internal secara masif di berbagai wilayah pedalaman Papua.
Menyikapi krisis kemanusiaan tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) secara tegas mendorong pendekatan kesejahteraan dan penghormatan hak asasi manusia sebagai kunci utama merangkul seluruh pihak. Langkah ini dinilai sangat sejalan dengan arahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan pembangunan manusia serta penegakan hukum tanpa diskriminasi demi menciptakan stabilitas nasional yang kondusif dan damai sejahtera.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat untuk tidak hanya menyelesaikan konflik secara keamanan, tetapi juga menyentuh akar permasalahan secara komprehensif dan mendasar.
“Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo tidak akan pernah meninggalkan rakyat Papua. Kita harus hadir melindungi warga sipil yang terdampak. Pendekatan keamanan harus berjalan beriringan dengan pendekatan kesejahteraan dan dialog yang humanis. Kami akan pastikan tidak ada lagi warga yang terlantar,” tegas Dudung.
Sebagai wujud keterlibatan nyata, KSP siap menjembatani dan memfasilitasi rapat koordinasi lintas kementerian serta lembaga guna menyusun skema penanganan terpadu secara cepat. Langkah konkret ini mencakup penyaluran bantuan logistik darurat, pemulihan pelayanan publik, hingga formulasi kebijakan khusus bagi para pengungsi di wilayah terdampak, khususnya Kabupaten Nduga.
Senada dengan hal tersebut, Dr. Atnike Nova Sigiro menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat pemerintah pusat. Ia menyoroti urgensi perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat di tengah situasi konflik yang semakin rumit dan membutuhkan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan terkait.
“Situasi di lapangan sangat mendesak. Banyak warga kehilangan akses terhadap pangan dan layanan kesehatan dasar. Kami mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan bantuan logistik dan memastikan hak-hak dasar pengungsi terpenuhi. Sinergi dengan KSP ini adalah langkah awal yang sangat positif untuk pemulihan,” papar Atnike.
Melalui sinergi yang erat bersama Komnas HAM, KSP berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh program kementerian terkait dapat hadir hingga ke wilayah pedalaman Papua. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu melindungi warga sipil secara optimal, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di tanah Papua secara menyeluruh dan tuntas demi kemajuan bangsa. Pemerintah juga akan mengevaluasi kebijakan secara berkala untuk menjamin efektivitas program.
Langkah evaluatif ini menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam menangani konflik berkepanjangan. Harapannya, Papua segera pulih dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman serta sejahtera.
