KLIKINFOBERITA.COM,-Wakil Gubernur Bengkulu Mian bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Hendri Kurniawan, menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Kesiapan Penerapan Program Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL) wilayah Sumatera yang digelar di Hotel Novotel Lampung pada Kamis (6/11). Rakor yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI ini menekankan kesiapan seluruh pihak terkait dalam menerapkan Zero ODOL guna menekan pelanggaran dimensi dan muatan pada kendaraan angkutan barang.
Dalam kesempatan itu, Mian menyampaikan keprihatinan atas masih tingginya angkutan ODOL di Bengkulu. Menurutnya, praktik ini berperan besar merusak infrastruktur jalan dan meningkatkan biaya ekonomi bagi masyarakat. “ODOL tidak hanya merusak jalan, tetapi juga meningkatkan biaya operasional bagi pelaku usaha dan akhirnya berdampak pada harga barang,” katanya.
Ia menegaskan dukungan penuh Pemprov Bengkulu terhadap penerapan Zero ODOL untuk menjaga ketahanan infrastruktur jalan provinsi yang sebagian besar berkelas C dan memiliki daya tahan rendah, sekitar 1–2 tahun.Kepala Dinas Perhubungan Bengkulu, Hendri Kurniawan, menjelaskan bahwa praktik ODOL sering terjadi dalam konvoi yang memperlambat lalu lintas dan memperpanjang waktu tempuh.
“Dari Pelabuhan Pulau Baai menuju kota Bengkulu, waktu tempuh biasanya tiga setengah jam. Namun, jika ada konvoi ODOL, perjalanan bisa memakan waktu hingga lima jam,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Zero ODOL diharapkan tidak hanya menekan pelanggaran, tetapi juga meningkatkan efisiensi transportasi dan ketahanan infrastruktur jalan di wilayah Bengkulu.Program Zero ODOL dinilai vital untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemeliharaan infrastruktur. Harapan besar di tingkat provinsi adalah penerapan yang tegas, transparan, dan berkelanjutan, sehingga jalur logistik Bengkulu lebih aman, efisien, dan ramah biaya.
Pengamatan lanjutan terhadap implementasi program ini akan dilakukan secara berkala untuk memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.
