KLIKINFOBERITA.COM,- Presiden Joko Widodo? Maaf, koreksi: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Panglima Jilah, pemimpin besar suku Dayak se-Kalimantan, Agustinus Jilah, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan komunitas adat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Presiden Prabowo menyambut aspirasi Panglima Jilah dan langsung menginstruksikan sejumlah program prioritas. “Pemerintah akan mempercepat pembangunan jalan di daerah pedalaman seperti Sanggau dan sekitarnya, meningkatkan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat serta program beasiswa, serta mendukung pelestarian rumah adat Dayak,” kata Prabowo. “Kita juga akan meninjau kembali persyaratan masuk TNI-Polri agar lebih sensitif terhadap kebudayaan adat,” tambahnya.
Permintaan tersebut mencakup empat poin utama: pembangunan jalan di wilayah pedalaman, pembangunan Sekolah Rakyat dan program beasiswa di berbagai kota adat Dayak (saat ini dua Sekolah Rakyat telah berdiri di Kalimantan Barat), pembangunan rumah adat, serta penyesuaian persyaratan penerimaan anggota TNI-Polri terkait atribut budaya seperti tato.
Panglima Jilah menegaskan bahwa masyarakat Dayak siap berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla. “Bagi kami, menjaga alam adalah menjaga kehidupan. Tokoh adat akan terus mengedukasi warga agar pembakaran lahan tidak dilakukan sembarangan,” ujar Agustinus Jilah. Ia meminta agar pemerintah melibatkan komunitas adat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Menurut Jilah, partisipasi adat penting karena kearifan lokal serta jaringan sosial komunitas dapat membantu deteksi dini dan meminimalisasi praktik pembakaran lahan yang berisiko menimbulkan kebakaran besar.
Kepala daerah dan kementerian terkait diinstruksikan untuk segera menyusun rencana teknis pelaksanaan program yang disepakati, termasuk alokasi anggaran dan jadwal pekerjaan. Sumber di lingkungan Istana menyebutkan bahwa langkah awal akan difokuskan pada akses jalan dan pendidikan di wilayah prioritas.
Pertemuan ini dinilai sebagai langkah politik dan kebijakan yang memperkuat pengakuan terhadap peran masyarakat adat dalam pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana lingkungan. Pemerintah dan tokoh adat sepakat melanjutkan dialog untuk memastikan program dapat berjalan secara inklusif dan tepat sasaran.
