KLIKINFOBERITA.COM,- Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Sidang pertama DEN pada 2026 itu membahas sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Sidang tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Ketua DEN serta seluruh anggota DEN dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Pertemuan berlangsung untuk mengevaluasi kondisi energi nasional, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), serta menyusun langkah jangka panjang guna mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah mulai menyiapkan pengembangan BBM campuran bioetanol 50 persen atau E50. Program tersebut akan menjadi langkah lanjutan setelah pelaksanaan biodiesel B50 yang menggunakan campuran bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.
“Bapak Presiden memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk membangun E50,” ujar Bahlil seusai sidang.
Menurut Bahlil, pemerintah akan mempelajari pelaksanaan dan keberhasilan program B50 sebagai dasar penyusunan peta jalan E50. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, menekan impor BBM, serta memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energi dari sumber dalam negeri.
Dalam sidang itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa stok BBM dan cadangan nasional berada dalam kondisi aman, yakni sekitar 18 hingga 20 hari. Presiden meminta kondisi tersebut tetap dijaga untuk menjamin kelancaran pasokan energi bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Selain membahas E50, pemerintah mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi melalui eksplorasi besar-besaran di berbagai cekungan dan blok migas. Optimalisasi sumur produksi dengan dukungan teknologi juga menjadi perhatian, termasuk penataan sekitar 45 ribu sumur rakyat agar dikelola secara profesional, legal, dan tidak menimbulkan pelanggaran.
Sidang DEN turut membahas penguatan tata kelola sektor migas melalui Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan energi yang efektif.
Di sisi lain, pemerintah memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia. Bahlil mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi memadai, termasuk pemilik kendaraan kelas atas, agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. Langkah tersebut dinilai penting supaya subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
