KLIKINFOBERITA.COM,-Kontroversi terkait aktivitas tambang emas di Kabupaten Seluma kembali memanas setelah pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh PT Energi Swa Dinamika Muda (ESDMu) pada Sabtu (11/10) di sebuah hotel di Bengkulu. Meski diklaim sebagai ajang dialog publik, FGD tersebut justru mendapat kritik tajam karena dianggap tidak melibatkan unsur masyarakat yang beragam dan penting.
Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu, Ana Tasia Pase, S.H., M.H., menyampaikan bahwa forum tersebut hanya menghadirkan sebagian kecil kepala desa dan beberapa warga, tanpa melibatkan akademisi, pemerhati lingkungan, mahasiswa, maupun organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif mengawal isu tambang.
“Kami dari Pemprov Bengkulu bahkan tidak diberi kesempatan menyampaikan fakta dan data penting terkait dampak tambang emas ini,” ungkap Ana Tasia Pase dalam keterangan persnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa setiap kebijakan, khususnya dalam investasi pertambangan, harus mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal. Gubernur Bengkulu disebut konsisten menjadikan suara rakyat sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kami tidak menolak investasi, justru sangat mendukung investasi yang taat hukum, memberikan manfaat nyata, serta berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah,” jelas Ana.
Namun hingga kini, Pemerintah Provinsi belum menerbitkan rekomendasi resmi terkait izin kegiatan tambang emas di Seluma. Penundaan ini bukan disebabkan hambatan administratif, melainkan karena masih adanya penolakan keras dari warga dan potensi konflik sosial yang belum terselesaikan.
Lembaga Kajian Tambang (LEKAT) turut menyuarakan penolakan terhadap aktivitas tambang emas di wilayah tersebut melalui surat resmi yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, Presiden RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Penambangan yang terburu-buru berpotensi menimbulkan konflik sosial yang merugikan banyak pihak,” tambah Ana
Isu tambang emas di Seluma mencerminkan kompleksitas antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menghadirkan dialog yang inklusif dan transparan, melibatkan seluruh elemen masyarakat dari akademisi, LSM, hingga komunitas lokal, agar solusi yang diambil benar-benar berkeadilan dan berkelanjutan.
FGD yang representatif di masa mendatang diharapkan menjadi wadah yang efektif untuk menampung aspirasi sekaligus menyeimbangkan kepentingan investasi dan pelestarian lingkungan.
