KLIKAINFOBERITA.COM,- Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bengkulu, Afriyenita, menegaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Menurutnya, program ini bukan hanya sekadar bantuan sosial yang bersifat sementara, melainkan langkah untuk membawa perubahan sosial yang berlanjut, lewat kerja profesional dari pendamping PKH.
“Pendamping harus fokus pada perubahan yang berkelanjutan,” jelas Afriyenita saat membuka pelatihan bagi pendamping PKH di aula Dinsos, pada hari Jumat (8/5). Dia menyoroti dua inisiatif utama: keberhasilan Sekolah Rakyat dan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Pendamping wajib mencari anak-anak dari keluarga yang sangat miskin untuk masuk ke Sekolah Rakyat, sebuah sekolah berasrama gratis yang bisa mengubah masa depan mereka.
Afriyenita meminta pendamping agar secara langsung mengunjungi rumah calon siswa. “Lakukan identifikasi, berikan rekomendasi, dan pastikan semua proses berlangsung dengan transparan. Jangan sampai ada potensi yang terabaikan,” ujarnya. Selain itu, dia menekankan bahwa bantuan sosial PKH bersifat sementara. “Bantuan tidak selamanya, maksimal lima tahun untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) aktif, kecuali untuk penyandang disabilitas berat dan lansia yang tidak produktif,” tambahnya.
Untuk mendorong kemandirian, pendamping diharapkan aktif melakukan sosialisasi. “Usahakan agar KPM segera mandiri. Bantuan sosial adalah sarana, bukan tujuan akhir,” imbuhnya. Pendamping juga bertanggung jawab untuk memeriksa DTSEN melalui verifikasi langsung di lapangan. “Data yang akurat dapat diperoleh melalui pengecekan langsung dengan pemerintah daerah dan BPS. Proses pembaruan dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Afriyenita percaya bahwa dengan adanya pendamping yang profesional, program PKH tidak hanya akan mengurangi beban ekonomi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih kuat. “Ini adalah misi mulia: ubah nasib satu keluarga demi menyelamatkan satu bangsa,” tutupnya. Pelatihan ini diikuti oleh 150 pendamping PKH dari berbagai kecamatan, sesuai dengan sasaran nasional untuk menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2026.
