KLIKINFOBERITA.COM,– Suasana Ruang Pola Kantor Gubernur Bengkulu terlihat khidmat saat Ombudsman Republik Indonesia menggelar Entry Meeting dalam rangka Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026, Selasa (28/7). Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny P.L. Tobing, turut hadir bersama jajaran Forkopimda dan perwakilan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu, menunjukkan keseriusan seluruh aparatur menyambut proses evaluasi yang transparan dan akuntabel ini.
Kegiatan yang menjadi pintu masuk rangkaian penilaian tahunan tersebut bertujuan menguji kepatuhan, efektivitas, dan mutu layanan instansi pemerintah kepada masyarakat. Bagi Ronny, kehadirannya bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Bengkulu dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Penilaian maladministrasi adalah instrumen vital untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik berjalan sesuai prosedur, tepat sasaran, dan bebas penyimpangan,” tegas Ronny dalam sambutannya. Ia menekankan bahwa setiap temuan Ombudsman harus ditindaklanjuti secara konkret, tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi diimplementasikan dalam kebijakan dan pelayanan sehari-hari.
Lebih lanjut, Ronny mengapresiasi peran Ombudsman sebagai mitra kritis yang konsisten mendampingi pemerintah daerah. Baginya, masukan dari lembaga pengawas eksternal ini menjadi cermin berharga bagi birokrasi untuk introspeksi dan terus meningkatkan kapasitas pelayanan—mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Ia berharap sinergi antara Ombudsman RI, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota di Bengkulu terus diperkuat, sehingga setiap kebijakan publik benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
“Kemudahan akses, kecepatan, dan kepastian hukum adalah hak rakyat yang wajib kita penuhi,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya Entry Meeting ini, seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Bengkulu diharapkan mampu menjaga kualitas, meningkatkan profesionalisme, dan terus berinovasi. Evaluasi berkelanjutan menjadi fondasi bagi terciptanya pelayanan prima—tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga menjawab harapan dan kebutuhan nyata rakyat.
Penilaian Maladministrasi 2026 sendiri merupakan agenda rutin Ombudsman untuk memastikan birokrasi berjalan efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan rekomendasi perbaikan sistemik bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
