KLIKINFOBERITA.COM,- Usulan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah kini mulai mendapatkan perhatian dan didorong ke tingkat pemerintah pusat. Kolaborasi antara Pemkab Bengkulu Tengah dan Komisi V DPR RI diperkuat untuk mempercepat realisasi proyek strategis yang dinilai krusial bagi kesejahteraan masyarakat.
Koordinasi itu terwujud melalui kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang digelar belum lama ini dan dihadiri oleh unsur pimpinan daerah serta perwakilan legislatif. Kegiatan bertujuan memetakan kebutuhan riil di lapangan sekaligus memastikan usulan daerah mendapat dukungan di tingkat pusat.
“Hukum pembangunan tidak hanya soal anggaran; tetapi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan legislatif. Tanpa sinergi, kebutuhan masyarakat berisiko tidak terakomodasi,” kata Komisi V DPR RI, Hj. Erna Sari Dewi, saat membuka acara. Erna menekankan pentingnya kerjasama lintas level pemerintahan untuk menjamin aliran pendanaan dan teknis pelaksanaan proyek.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Drs. Tomi Marisi, M.Si., yang mewakili Bupati, menggarisbawahi prioritas daerah yang sudah disusun berdasarkan hasil survei dan masukan masyarakat. “Kami membawa daftar prioritas yang komprehensif: perbaikan jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, sanitasi publik, hingga program bantuan perumahan. Semua sudah diselaraskan dengan data kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, S.AP., menambahkan bahwa DPRD siap menjadi pengawal usulan tersebut hingga mendapat kepastian anggaran. “DPRD akan terus memantau perkembangan pengajuan ke pemerintah pusat dan memastikan tidak ada usulan yang terlewat. Kami juga mendorong transparansi pelaksanaan agar manfaatnya langsung dirasakan warga,” kata Fepi.
Dalam forum tersebut hadir pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten dan staf ahli Bupati, kepala OPD, camat, kepala desa, serta undangan lainnya. Diskusi difokuskan pada skema pendanaan, prioritas teknis, dan waktu pelaksanaan proyek agar tidak tumpang tindih.
Salah satu poin penting yang diangkat peserta adalah urgensi pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terisolir yang selama ini menghambat akses pelayanan publik dan distribusi ekonomi. Peserta berharap dukungan dari Komisi V DPR RI bisa membuka akses pembiayaan serta percepatan proses perizinan.
Dengan pengawalan yang lebih intensif dari DPR RI dan dukungan internal dari Pemkab, diharapkan usulan pembangunan Bengkulu Tengah segera berproses ke tahap realisasi, sehingga dampak positifnya terasa bagi masyarakat luas.
