KLIKINFOBERITA.COM, – Ketegangan yang sempat memanas terkait penutupan akses jalan menuju PT Riau Agrindo Agung (RAA) akhirnya mereda. Warga dari Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, secara sukarela membuka portal jalan yang sebelumnya dipasang sebagai bentuk protes atas sengketa lahan dengan pihak perusahaan.
Langkah ini merupakan hasil mediasi intensif antara warga, pemerintah daerah, dan pihak keamanan. Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Tarmizi, S.Sos, bersama Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Totok Handoyo, dan jajaran Forkopimda lainnya turun langsung ke lokasi pada Selasa (17/9), guna mendengarkan langsung aspirasi warga dan melakukan verifikasi di lapangan.
Penutupan jalan oleh warga dipicu oleh klaim kepemilikan lahan yang dianggap tumpang tindih dengan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT RAA. Warga mengklaim sebagian lahan yang digunakan perusahaan masuk dalam sertifikat tanah milik mereka. Aksi pemasangan portal dilakukan sebagai bentuk penegasan sikap atas konflik yang belum terselesaikan.
“Warga merasa lahannya masuk dalam sertifikat pribadi mereka, bukan bagian dari lahan HGU PT RAA. Untuk itu, kami menggandeng Kantor Pertanahan guna memastikan titik-titik koordinat yang disengketakan,” jelas Tarmizi.
Dalam pertemuan dan diskusi terbuka bersama perwakilan masyarakat, pemerintah daerah menegaskan bahwa persoalan HGU saat ini tengah dalam proses di tingkat kementerian. Hasilnya, warga sepakat untuk tidak lagi menghalangi akses jalan menuju PT RAA, selama proses hukum dan administratif masih berjalan.
“Kami bersyukur masyarakat telah membuka portal dan menyepakati untuk tidak melakukan pemortalan kembali. Aktivitas PT RAA bisa kembali berjalan normal sembari menunggu penyelesaian proses HGU di tingkat pusat,” ujar Tarmizi.
Kapolres Bengkulu Tengah, AKBP Totok Handoyo, menyatakan bahwa pihaknya hadir bukan untuk memihak salah satu pihak, melainkan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menegaskan bahwa urusan HGU adalah ranah pemerintah, namun apabila muncul indikasi pelanggaran hukum dalam prosesnya, pihak kepolisian akan bertindak.
“Kami ingin semua pihak memahami bahwa investasi harus dijaga, ekonomi masyarakat harus tetap bergerak, namun hukum dan hak warga juga harus dihormati,” ujarnya.
Sebagai langkah preventif, Polres Bengkulu Tengah akan tetap menugaskan personel, termasuk Bhabinkamtibmas, untuk melakukan patroli rutin di sekitar wilayah PT RAA guna memastikan tidak ada tindakan provokatif yang dapat mengganggu ketertiban.
Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, mengungkapkan bahwa pihaknya telah serius menindaklanjuti keluhan warga. Bahkan, ia bersama Wakil Bupati telah mengantarkan tiga perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Kementerian Pertanian.
“Kami sudah duduk bersama dengan pihak kementerian. Mereka minta waktu satu minggu untuk memanggil pihak PT RAA dan mengkaji lebih lanjut status HGU yang menjadi polemik,” terang Fepi.
Pemerintah daerah berharap proses ini dapat segera dituntaskan agar tidak menimbulkan gejolak baru. Ketua DPRD dan Wakil Bupati sepakat bahwa menjaga kondusifitas adalah tanggung jawab bersama.
“Kami imbau masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak terprovokasi. Percayakan proses ini kepada pemerintah. Kami yakin persoalan ini bisa diselesaikan secara adil dan transparan,” tutup Fepi.
Dengan dibukanya portal, PT RAA dapat kembali menjalankan aktivitasnya, sementara warga menunggu kepastian hukum terkait lahan yang disengketakan. Pemerintah daerah pun berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan ketegangan di kemudian hari.
