KLIKINFOBERITA.COM,- Kepastian penambahan kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite tahun 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, muncul perbedaan pernyataan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung.
Airlangga menyatakan pemerintah telah menyetujui penambahan kuota Pertalite untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat. Namun, Kementerian ESDM justru menegaskan tidak ada penambahan volume Pertalite tahun ini.
“Kuota Pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan,” tegas (9/11/2026).
Airlangga belum membeberkan besaran tambahan kuota maupun nilai anggaran yang disiapkan. Meski demikian, ia memastikan pemerintah masih memiliki anggaran untuk memenuhi kebutuhan subsidi BBM tersebut.”Anggaran masih ada di pemerintah,” ujarnya.
Pernyataan berbeda disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Ia secara tegas menyebut tidak ada penambahan kuota Pertalite pada 2026. Tambahan alokasi hanya diberikan untuk BBM jenis Biosolar.
“Volume kalau untuk Pertalite enggak. Kalau Biosolar ada tambahan,” tegas Yuliot (9/11/2026).
Menurut Yuliot, pemerintah hanya melakukan penyesuaian distribusi kuota Pertalite berdasarkan evaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan alokasi dari daerah yang mengalami kelebihan kuota ke daerah yang membutuhkan tambahan pasokan. Artinya, kebijakan tersebut bukan penambahan volume secara nasional, melainkan redistribusi kuota antardaerah.”Jadi ini pergeseran kuota aja antar daerah,” jelas Yuliot.
Perbedaan pernyataan kedua pejabat pemerintah tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian kebijakan kuota Pertalite 2026. Di satu sisi, Airlangga menyebut penambahan telah disetujui, sementara ESDM menegaskan tidak ada tambahan volume untuk Pertalite.
Kondisi ini membuat penjelasan lebih lanjut dari pemerintah diperlukan, terutama terkait besaran kuota nasional, mekanisme distribusi, dan kepastian pasokan hingga akhir tahun.
Pasalnya, Pertalite masih menjadi salah satu BBM yang banyak digunakan masyarakat. Pemerintah dituntut memastikan distribusi berjalan merata agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan di sejumlah daerah.(Aisya)
