KLIKINFOBERITA.COM,- Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) yang diluncurkan Kementerian PANRB pada Jumat (24/7). Gerakan bertema “Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas” itu dinilai sebagai langkah strategis untuk mereformasi birokrasi dan mempercepat akses layanan kepada masyarakat.
Kehadiran KSP dalam peluncuran GNPP bukan hanya simbolis. “Pelayanan publik adalah wajah negara. KSP akan terus mengawal pelaksanaan Gerakan Nasional Pelayanan Publik agar tidak sekadar menjadi seremonial, tetapi menghadirkan perubahan nyata dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujar Dudung saat membuka kegiatan.
Menurut Dudung, fokus utama pengawalan adalah memastikan GNPP menghasilkan layanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi. Pengawasan juga diarahkan pada implementasi Asta Cita Presiden, khususnya aspek reformasi birokrasi yang menuntut lembaga pemerintahan bekerja lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Dalam forum itu, KSP mendorong kolaborasi lintas institusi: Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman RI, serta pemerintah daerah. Salah satu prioritas adalah penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan percepatan transformasi menuju MPP Digital. Upaya ini diharapkan memudahkan akses masyarakat, mengurangi antrean, serta memperpendek waktu penyelesaian layanan.
“Kami berupaya membangun ekosistem layanan yang memudahkan masyarakat, baik melalui MPP fisik maupun platform digital. Transformasi ini penting agar pelayanan bukan lagi beban birokrasi, tapi solusi nyata bagi warga,” kata Dudung.
Ombudsman RI dan pemerintah daerah disebut memainkan peran kunci dalam memastikan standar layanan terpenuhi dan pengaduan publik ditindaklanjuti secara cepat. Sementara Kementerian PANRB akan mengawal standar operasional dan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan GNPP.
Peluncuran GNPP juga menekankan perilaku aparatur negara: berintegritas, melayani dengan tulus, serta cepat merespons keluhan publik. Langkah-langkah teknis yang diusulkan meliputi integrasi data antar-institusi, sistem antrian terpusat, dan layanan 24/7 untuk layanan esensial.
Para pejabat berharap GNPP mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan melalui hasil yang terukur. Jika dijalankan konsisten, gerakan ini diharapkan menekan praktik pungli, memperbaiki kualitas layanan, dan membuat interaksi warga dengan negara menjadi lebih mudah dan bermartabat.
