KLIKINFOBERITA.COM,- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menerima kunjungan kerja Bupati Temanggung Agus Setyawan untuk membahas kondisi budidaya tembakau dan tantangan yang dihadapi petani. Pertemuan berlangsung di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (3/8), dan menjadi wadah dialog untuk menghimpun masukan daerah sebagai bahan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Bupati Agus mengungkapkan bahwa sektor tembakau memberikan kontribusi langsung terhadap mata pencaharian sekitar 3,1 juta orang di Indonesia, dengan sentra produksi tersebar di 11 provinsi. Ia menekankan pentingnya memperhatikan aspek tata niaga, regulasi, dan perlindungan bagi petani agar manfaat ekonomi dapat bertahan di tingkat daerah.
“Kami berharap kebijakan nasional tidak hanya fokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi masyarakat petani. Jika tata niaga dan perlindungan petani diperkuat, kesejahteraan rakyat daerah akan meningkat,” ujar Agus Setyawan.
Dalam pertemuan itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan KSP akan menampung aspirasi tersebut untuk dijadikan materi koordinasi antarlembaga. Menurutnya, solusi yang berkelanjutan harus menyeimbangkan kepentingan kesehatan publik, keberlanjutan lingkungan, dan kepastian ekonomi bagi petani.
“Kami mendengar dengan seksama aspirasi dari daerah. Pemerintah harus mencari titik temu yang adil: melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga mata pencaharian petani. Semua masukan ini akan kami bawa dalam koordinasi lintas kementerian agar kebijakan lebih komprehensif,” kata Dudung.
Isu pokok yang dibawa Bupati Temanggung meliputi:
Ketidakpastian harga dan tata niaga, yang mempengaruhi pendapatan petani.
Beban regulasi yang dinilai belum selaras dengan kondisi lapangan.
Kebutuhan dukungan teknis dan akses pasar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai jual tembakau lokal.
Sumber di lingkungan Pemkab Temanggung menyebutkan bahwa pertemuan ini juga membahas upaya diversifikasi usaha dan pendampingan teknis untuk meningkatkan daya saing petani tembakau tanpa mengabaikan kebijakan kesehatan.
KSP menegaskan akan mengawal proses koordinasi agar setiap kebijakan baru mempertimbangkan empat pilar: kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi daerah, perlindungan petani, dan kepastian berusaha. Langkah konkret yang diusulkan antara lain evaluasi mekanisme tata niaga, perumusan insentif bagi petani yang menjalankan praktik berkelanjutan, serta peningkatan akses fasilitas pendukung budidaya.
Pertemuan ini menandai salah satu upaya pemerintahan pusat untuk menjembatani aspirasi daerah ke meja pengambil kebijakan. KSP berencana menindaklanjuti hasil dialog ini dengan memfasilitasi pertemuan teknis antara kementerian terkait dan perwakilan petani dalam beberapa minggu ke depan.
