KLIKINFOBERITA.COM,- PT Pertamina Patra Niaga menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah memperketat penyaluran subsidi untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Perusahaan menegaskan siap membantu agar subsidi energi lebih tepat sasaran.
“Pertamina Patra Niaga pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi agar semakin tepat sasaran,” kata VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, kepada CNBC Indonesia, Kamis (27/8/2026).
Namun, Kitty mengatakan Pertamina masih menunggu aturan teknis dari pemerintah terkait mekanisme, kriteria, dan batasan penyaluran subsidi. “Untuk mekanisme, kriteria dan batasan penyalurannya, tentu kami menunggu ketetapan dan arahan teknis dari pemerintah,” ujarnya.
Rencana pembatasan itu dipicu upaya pemerintah memastikan subsidi energi dinikmati kelompok yang memang berhak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merancang pembatasan penyaluran LPG 3 kg berdasarkan kategori desil, yakni pengelompokan penduduk menurut tingkat kesejahteraan.
Direktur Jenderal Migas ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pembatasan dimaksud bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran. Pemerintah berencana menggunakan data kesejahteraan atau desil untuk menentukan kelompok yang mendapat akses subsidi LPG. “Desilnya nanti akan diatur tuh yang LPG. Bukan hanya yang BBM ya,” ujar Laode di gedung DPR RI.
Pembahasan teknis akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pertamina sebagai langkah tindak lanjut pertemuan antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu. Laode menyebut penggunaan data tersebut perlu sinkronisasi antar-institusi untuk implementasi yang akurat.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mengungkap kemungkinan membatasi akses Pertalite untuk golongan berpenghasilan tinggi, khususnya desil 9 dan 10. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mengkaji sistem penentuan penerima subsidi Pertalite agar pengurangan subsidi bisa dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
“Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan begitu,” kata Purbaya usai pertemuan di Kementerian Keuangan.
Meski begitu, Purbaya menegaskan belum ada keputusan final soal waktu pelaksanaan pembatasan subsidi. Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan penyusunan aturan teknis sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Dengan dukungan Pertamina dan keterlibatan BPS, pemerintah berharap kebijakan ini bisa mengurangi beban fiskal sekaligus memperbaiki distribusi subsidi energi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
