KLIKINFOBERITA.COM,-Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Edwar Novrin, membantah keras pernyataan yang dikaitkan dengannya. Ia menegaskan tidak pernah menyatakan “Enggak usah bayar” terkait tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp19,8 juta untuk wisata Kampoeng Durian. Pembantahan ini disampaikan usai munculnya kekeliruan informasi yang menekan pengelola wisata tersebut.
Menurut Edwar, kejadian bermula ketika owner Kampoeng Durian mendatangi Dinas Pariwisata untuk berkonsultasi. “pihak owner datang menceritakan masalah mosi keberatan atas kenaikan pajak PBB dari Rp2 juta menjadi Rp19,8 juta. Itu kenaikan hampir 10 kali lipat. Kami tentu menerima aspirasi mitra kami, termasuk pengelola wisata Kampoeng Durian di Bengkulu Tengah,” ungkapnya saat ditemui di kantor Damkar, Jumat (9/1).
Edwar menambahkan bahwa Dinas Pariwisata tidak pernah menerima konfirmasi resmi dari Badan Keuangan Daerah (BKD) soal kenaikan pajak tersebut. “Kami bahkan ikut owner menemui Sekretaris BKD. Saat itu, mosi keberatan belum diputuskan. Karena kesibukan pengelolaan Kampoeng Durian, kami mohon maaf atas miss komunikasi. Ini bukan berarti Kampoeng Durian ingkar bayar pajak atau ada tekanan dari dinas agar tidak bayar,” tegasnya.
Ia menegaskan, “Tidak benar saya bilang ‘jangan bayar dulu’. Kami hanya sarankan tunggu titik terang, diskusi, atau pengurangan dari BKD khususnya bagian PBB. Semua demi keberlangsungan wisata unggulan ini.
Di tempat yang sama, Harbibi, manajer pengelolaan Wisata Kampoeng Durian, juga mengklarifikasi pernyataannya sebelumnya. “Ada kekeliruan dalam statement saya. Setelah ditelusuri, memang tidak benar,” akuinya.
Harbibi mengisahkan bahwa manajemen pernah bernegosiasi dengan mantan Kadis Pariwisata soal pengurangan PBB. “Kami minta tahan pembayaran dulu sampai ada pengurangan dari BKD atau Dinas Pendapatan Keuangan Daerah. Kenaikan dari Rp2 juta ke Rp19,8 juta itu naik sekitar 9.000 persen. Sangat disayangkan, seharusnya disosialisasikan dulu ke kami,” keluhnya.
Alasan keberatan pengelola tak lepas dari kondisi infrastruktur. “Jalan dan fasilitas menuju Kampoeng Durian belum memadai, belum diperbaiki. Kalau pajak segede itu, kami keberatan. Wisatawan susah akses karena jalur belum bagus,” tambah Harbibi.
Saat ini, owner telah mengajukan permohonan pengurangan ke BKD. “Kami minta diskon 40-50 persen, dari Rp19,8 juta diturunkan jadi Rp14 juta. Kami sanggup bayar sampai nominal itu,” ujarnya. Pengelola berharap BKD segera merespons agar operasional wisata kampoeng durian Bengkulu Tengah tetap lancar.
Klarifikasi ini meredakan ketegangan, menunjukkan komitmen semua pihak patuh pajak sambil dorong perbaikan fasilitas. Wisata Kampoeng Durian, yang andalkan dan alam asri, diproyeksi tambah ramai musim libur mendatang jika infrastruktur dibenahi.”pungkas Herbibi.
