KLIKINFOBERITA.COM,- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang menerima pembayaran cicilan tunggakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari PT Sarana Mandiri Mukti (SMM) sebesar Rp100 juta. Pembayaran tersebut merupakan bagian dari upaya penyelesaian kewajiban pajak perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Penyerahan uang berlangsung pada Jumat (6/11/2026). Pembayaran dilakukan oleh Manajer PT Sarana Mandiri Mukti, Dede Ulung Rahayu bin Sudita, dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang.
Proses penyerahan tersebut disaksikan Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Amarullah Muttaqin, S.E., M.AP., bersama Kepala Bidang Penagihan, Wily Andika.
Usai diterima, uang sebesar Rp100 juta tersebut langsung diserahkan kepada Amarullah Muttaqin untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepahiang.
Kepala Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Kepahiang, Amarullah Muttaqin, S.E., M.AP., menyampaikan bahwa pembayaran cicilan tersebut merupakan langkah positif dalam upaya menuntaskan kewajiban BPHTB PT SMM.
Menurutnya, setiap pembayaran yang diterima akan diarahkan masuk ke kas daerah sehingga dapat tercatat sebagai penerimaan resmi pemerintah daerah.
“Kami berharap pembayaran cicilan ini menjadi langkah konkret dalam penyelesaian tunggakan BPHTB PT Sarana Mandiri Mukti. Kami juga mendorong agar perusahaan memenuhi seluruh kewajiban yang masih tersisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Amarullah.
Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan BKD Kabupaten Kepahiang, Wily Andika, menegaskan pentingnya penyelesaian tunggakan pajak daerah sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
Ia berharap pembayaran secara bertahap tersebut dapat terus berlanjut hingga seluruh kewajiban perusahaan, termasuk denda, diselesaikan.
Berdasarkan data BKD Kabupaten Kepahiang, total pokok tunggakan BPHTB PT Sarana Mandiri Mukti tercatat sebesar Rp401.605.926,44. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban membayar denda sebesar Rp110.309.298,01.
Dengan demikian, akumulasi pokok tunggakan dan denda mencapai Rp511.915.224,45.
Pembayaran cicilan sebesar Rp100 juta tersebut menjadi salah satu bagian dari proses penyelesaian kewajiban perusahaan. Pemerintah Kabupaten Kepahiang diharapkan terus mengawal proses penagihan hingga seluruh tunggakan BPHTB dapat diselesaikan.(Ansori)
